Sabtu, 06 Maret 2010

Judul dan rumusan masalah Tesis

Menyediakan informasi tentang judul dan rumusan masalah Tesis Mahasiswa Program Studi Magister(S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana

HUKUM PIDANA
1
Judul
Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia(HAM) Dalam Sistem Pemeriksaan Tersangka,
Rumusan Masalah
1. Apakah perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dituangkan dalam dokumen internasional yaitu Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional tentang hak-hak sipil dan politik telah terakomodasi didalam ketentuan KUHAP?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) dalam proses pemeriksaan tersangka. Apakah telah terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP?
3. Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia(HAM) dalam proses pemeriksaan tersangka?
Mahasiswa: Ketut Abdiasa NIM 9803030101
Pembimbing: Prof. I Made Widnyana, SH, Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2
Judul
Penyalahgunaan Ijin Kunjungan Usaha Dan Penanggulangannya Di Bali
Rumusan Masalah
1. 1.Apakah kebijakan bebas visa kunjungan usaha, dalam pelaksanaannya dapat bersifat kriminogen untuk adanya praktek penyalahgunaan ijin kunjungan usaha?
2. Faktor-faktor apakah yang ikut mempengaruhi serta bersifat potensial dalam mendorong terjadinya penyalahgunaan visa kunjungan usaha?
3. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan bebas visa kunjungan usaha tersebut?
Mahasiswa: I Nyoman Karang Mustika, NIM 9703030107,
Pembimbing: Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS, I Ketut Rai Setiabudhi, SH, MS
3
Judul
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Pedophilia
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan pedophilia dalam hukum pidana positif di Indonesia?
2. Apakah kendala-kendala dalam usaha memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan pedophilia, apabila dilihat dari kebijakan formulasi/perumusan KUHP?
3. Apakah proses pemidanaan terhadap pelaku pedophilia dapat dilihat sebagai wujud perlindungan hukum bagi korban kejahatan pedophilia?
Mahasiswa : Anak Agung Sagung Masyuni Astuti, NIM 9913056118
Pembimbing: Prof. Dr. Tjokorda Istri Putra Astiti, SH. MS, Purwati, SH, MH
4
Judul
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang(Money Laundering) di Indonesia
Rumusan Masalah
Bagaimana kebijakan menanggulangi tindak pidana pencucian uang dalam perundang-undangan pada saat ini?
Bagaimana seyogyanya kebijakan formulasi/legislasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang?
Mahasiswa
I Gst Nguarh Agung Bgs Widiana
NIM 9913056128
Pembimbing
1. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
2. Purwati, SH, MH
5
Judul
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi
Rumusan Masalah
1. Bagaimana kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam penanggulangan tindak pidana korporasi?
2. Dalam perspektif ius constituendum, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi?
Mahasiswa
Dwityas Witarti Rabawati
NIM 9803030102
Pembimbing
1. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
2. Purwati, SH, MH
5a
Judul
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana, bank sebagai korporasi, dalam hal bank melakukan tindak pidana di bidang perbankan?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam masalah perlindungan hokum korban tindak pidana di bidang perbankan sebagai kejahatan korporasi?
Mahasiswa
Nurianto R. Soepadmo
NIM. 9913056119
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Gde Made Swardana, SH, MH
5b
Judul
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah menentukan kesalahan korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah pengaturan dan konsepsi pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup?
Mahasiswa
Lalu Saipudin
NIM 0590561015
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Purwati, SH, MH
6
Judul
Perlindungan Korban Dalam Sistem Pemidanaan (Study Kasus Terhadap Delik Adat Logika Sanggraha)
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah perlindungan korban delik adat lokika sanggraha dalam hukum pidana positif di Indonesia?
2. Bagaimana formulasi perlindungan korban delik adat lokika sanggraha dalam rancangan KUHP?
3. Bagaimanakah sistem pemidanaan delik adat lokika sanggraha dalam Hukum Pidana Nasional mendatang?
Mahasiswa
I Ketut Keneng
NIM 9803030106
Pembimbing
Prof. I Made Widnyana, SH
Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
7
Judul
Pemidanaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Benda Suci Di Bali
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda-benda suci dalam praktek peradilan di Bali?
2. Bagaimanakah pola pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda-benda suci yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Mahasiswa
Putu Sugi Ardana
NIM 9803030116
Pembimbing
1. Prof. I Gusti Ketut Sutha, SH
2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH,.MH
8
Judul
Penerapan Nilai-nilai Agama Hindu Terhadap Penyelesaian Delik Adat di Bali
Rumusan Masalah
1. Apakah nilai-nilai Agama Hindu dalam praktek peradilan dipertimbangkan dalam penyelesaian kasus delik adat di Bali?
2. Upaya-upaya apa yang diterapkan Desa Adat dalam penyelesaian delik adat di Bali?
Mahasiswa
I Made Wirya Darma R
NIM 9803030122
Pembimbing
1. Prof. I Made Widyana, SH
2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
9
Judul
Studi Tentang Penyimpangan Pelaksanaan Tabuh Rah Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Poltabes Denpasar
Rumusan Masalah
1. Apakah tabuh rah dalam wujud sabungan ayam merupakan faktor kondusif penyimpangan pelaksanaaan tabuh rah?
2. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan penyalahgunaan pelaksanaan tabuh rah
Mahasiswa
I Nyoman Wita
NIM 9703030119
Pembimbing
1. Prof. Dr. Nyoman Sirtha, SH, MS
2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
10
Judul
Perkembangan Pelacuran Dan Upaya Hukum Penanggulangannya Di Kota Denpasar
Rumusan Masalah
1. Faktor faktor apa yang mendorong perkembangan pelacuran di di Denpasar?
2. Bagaimana upaya hukum dalam menanggulangi perkembangan pelacuran di Denpasar?
Mahasiswa
I Nyoman Widiartha
NIM 9913056129
Pembimbing
Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
Ketut Rai Setiabudhi, SH, MH
11
Judul
Faktor-Faktor Korelatif Dalam Kejahatan Kekerasan Di Bali
Rumusan Masalah
1. Bentuk-bentuk jehatan dengan kekerasan apa saja yang paling sering terjadi di Bali?
2. Bagaimanakah korelasi elemen-elemen/unsur-unsur Teori Kontrol Sosial dengan kejahatan kekerasan terjadi di Bali?
Mahasiswa
Gde Made Swardhana
NIM 9803030121
Pembimbing
Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, Ph.D
Ida Bagus Surya Dharma Jaya, SH, MH
12
Judul
Kejahatan Politik Dalam Perspektif Kekuasaan Negara
Rumusan Masalah
1. Apakah sistem politik mempengaruhi sistem hukum ?
2. Bagaimanakah keterkaitan antara kejahatan politik dalam konfigurasi kekuasaan?
3. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan politik dalam konfigurasi kekuasaan?
Mahasiswa
Abdurrahman M
9703030101
Pembimbing
Prof. I Made Widnyana, SH
Purwati, SH, MH
13
Judul
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyelundupan Di Luar Hukum Acara(Schikking)
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian tindak pidana penyelundupan sebagai delik ekonomi di luar hukum acara(schikking) dalam hukum positif?
2. Adakah implikasi dalam masalah penyidikan dan penuntutan tindak pidana penyelundupan sebagai delik ekonomi dengan diberlakukannya KUHAP?
3. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana penyelundupan di luar hukum acara(schikking) dimasa yang akan datang?
Mahasiswa
I Made Minggu Widyantara
NIM 9803030108
Pembimbing
Prof. I Made Widnyana, SH
Purwati, SH, MH
14
Judul
Antisipasi Terhaadp Konflik Yurusdiksi Pidana Dalam Implementasi Konvensi Wina 1988 Di Indoensia
Rumusan Masalah
1. Bagaimana bentuk, struktur, serta akibat dari konflik yurisdiksi pidana yang diperluas dalam tindak pidana narkotika transnasional dan berdimensi internasional?
2. Bagaimanakah bentuk kebijakan hukum untuk mengantisipasi timbulnya konflik yurisdiksi tersebut?
Mahasiswa
Munnie Yasmin
NIM 9703030110
Pembimbing
Prof. I Made Widnyana, SH
Ida Bagus Wyasa Putra, SH, Mhum.
15
Judul
Eksistensi Pemenuhan Kewajiban Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Mendatang
Rumusan Masalah
1. Apakah pemenuhan kewajiban adat relevan diformulasikan sebagai salah satu jenis pidana dalam hukum pidana nasional mendatang?
2. Bagaimanakah peran lembaga adat dalam penyelesaian kasus-kasus delik adat dalam implementasi rancangan KUHP sebagai hukum pidana?
Mahasiswa
Ni Nyoman Partini
NIM 9703030113
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
16
Judul
Eksistensi Hukum Pidana Adat Sasak Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah eksistensi hukum pidana adat sasak dalam praktek peradilan di pulau lombok
2. Lembaga-lembaga mana sajakah yang berperan dalam rangka menegakkan berlakunya hukum pidana adat sasak di pulau lombok
3. Bagaimanakah prospek hukum pidana adat sasak dalam rangka pembentukan KUHP Nasional?
Mahasiswa
I Gde Kusmayadi
NIM 9703030106
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
17
Judul
Implementasi Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Peraturan Hukum Pidana Indonesia
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah peraturan hukum pidana positif di Indonesia memberikan perlindungan kepada korban kejahatan?
2. Bagaimana efektivitas pemberian perlindungan kepada korban menurut peraturan hukum pidana positif di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi perlindungan kepada korban kejahatan dalam peratuarn hukum pidana di masa yang akan datang?
Mahsiswa
I Ketut Sudira
NIM 9703030115
Pembimbing
1. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
2. Purwati, SH, MH.
18
Judul
Prospek Sanksi Adat Dalam Menanggulangi Kredit Macet LPD, Suatu Pemikiran Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah otonomi awig-awig desa adat dalam menegakkan awig-awignya guna melindungi aset kekayaannya, yaitu LPD sebagai korban?
2. Apakah sanksi dalam awig-awig berpotensi untuk merespon nasabah dan pengurus LPD?
3. Bagaimanakah fungsionalisasi sanksi adat terhadap penanggulangan kasus kredit macet dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana?
Mahasiswa
I Made Suwitra
NIM 9703030116
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. Purwati, SH, MH
19
Judul
Pidana Ganti Kerugian Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan (Suatu Konsep Pemikiran Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Materiil).
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah formulasi kebijakan legislatif dalam Rancangan KUHP 1991/1992 dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana?
2. Apakah manfaat yang diberikan oleh masuknya pidana ganti kerugian dalam rangka perlindungan hukum bagi korban tindak pidana ditinjau dari sistem pemidanaan?
Mahasiswa
TheresiaGitamorata DN
NIM 9703030118
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
20
Judul
Penerapan Pidana Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Menunjang Rancangan Konsep KUHP
Rumusan Masalah
1. Adakah relevansinya jenis pidana tambahan ganti kerugian dalam penanganan kasus delik adat di Pengadilan Negeri?
2. Dalam implementasi konsep KUHP apakah penjatuhan sanksi berupa pembayaran ganti kerugian dalam delik adat oleh Hakim Pengadilan Negeri menimbulkan benturan kewenangan antara Desa Adat dengan peradilan formal?
3. Dengan masuknya konsep pemidanaan menurut hukum adat, apakah hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita hendak membangun kerangka sistem peradilan pidana yang bercirikan Indonesia?
Mahasiswa
I Made Mandi Widhiana
NIM 9703030109
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH. MS
2. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
21
Judul
Implementasi Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Peraturan Hukum Pidana Indonesia
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah peraturan hukum pidana positif di Indonesia memberikan perlindungan kepada korban kejahatan?
2. Bagaimanakah efektivitas pemberian perlindungan kepada korban menurut peraturan hukum pidana positif di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi perlindungan kepada korban kejahatan dalam peraturan hukum pidana di masa yang akan datang?
Mahasiswa
I Ketut Sudira
NIM 9703030115
Pembimbing
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
Purwati, SH, MH
22
Judul
Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Wanita Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar (Suatu Aplikasi Atas Teori Anomie Dalam Kriminologi)
Rumusan Masalah
1. kenapa wanita lebih sedikit melakukan kejahatan dibandingkan dengan laki-laki dan jenis-jenis kejahatan apa saja yang dilakukan oleh wanita?
2. faktor-faktor apakah yang mendorong wanita melakukan kejahatan ditinjau dari Teori Anomie?
Mahasiswa
Dewa Ayu Sri Wahyuni Ariati
NIM 0013056119
Pembimbing
Prof. I Made Widnyana, SH
I Ketut Rai Setiabudi, SH, MS
23
Judul
Kajian Normatif Terhadap Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pengaturan terhadap sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi?
2. bagaimana formulasi kebijakan pembuktian terbalik dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi yang akan datang?
Mahasiswa
I Wayan Gde Wiryawan
NIM 9913056131
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Ketut Rai Setiabudhi, SH, MS
24
Judul
Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pengaturan hak-hak tersangka/terdakwa dalam internasional yang dituangkan dalam Declaration Universal of Human Rights dan perjanjian Internasional tentang hak sipil?
2. bagaimanakah perlindungan hak-hak tersangkat/terdakwa didalam KUHAP?
Mahasiswa
Abdul Muhid
NIM. 9913056101
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Ketut Rai Setiabudhi, SH, MS
Judul
Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Indonesia
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah sistem pemidanaan terhadap anak dalam hukum positif di Indonesia(Ius Constitutum)?
2. apakah sistem pemidanaan terhadap anak dalam hukum positif di Indonesia telah sesuai dengan Konvensi Internasional?
3. bagaimanakah sebaiknya sistem pemidanaan terhadap anak dalam hukum Indonesia dimasa mendatang(ius constituendum)?
Mahasiswa
Gusti Ayu Kade Komalasari
NIM. 0013056108
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. Purwati, SH, MH
25
Judul
Tindak Pidana Penipuan Terhadap Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Dalam Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman oleh Pengembang/Developer (Suatu Study di Kabupaten Badung)
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pertanggungjawaban developer/pengembang perumahan terhadap pengadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan?
2. apakah tidak menyerahkan fasum dan fasos telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan?
3. bagaimanakah formulasi kebijakan dalam pembangunan perumahan sekarang dan yang akan datang?
Mahasiswa
AA Raka Arnawa
NIM. 0013056114
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. Purwati, SH, MH
26
Judul
Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat(BVKS) Di Bali
Rumusan Masalah
apakah kebijakan bebas visa kunjungan singkat(BVKS) potensial untuk menstimulasi adanya praktek penyalahgunaan fasilitas bebas visa kunjungan singkat atau, apakah fasilitas bebas visa kunjungan singkat bersifat kriminogen?
bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan Singkat(BVKS) tersebut?
Mahasiswa
I Wayan Suardana
NIM. 9803030113
Pembimbing
Prof. I Made Widnyana, SH
Purwati, SH, MH
27
Judul
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana(Studi Kasus Pembunuhan Marsinah)
Rumusan Masalah
Bagaimana perlindungan hukum saksi mahkota dalam proses peradilan pidana?
apakah perkara yang displit dengan dakwaan yang sama melanggar hak asasi saksi mahkota?
Mahasiswa
Faedhoni Yusuf
NIM. 9913056110
Pembimbing
Prof. I Made Widnyana, SH
Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
28
Judul
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana
Rumusan Masalah
1. apakah hukum positif tentang perlindungan hukum terhadap anak telah sesuai ide/standar universal/instrumen internasional?
2. bagaimana Kebijakan Legislatif di masa yang akan datang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anal?
Mahasiswa
Ni Ketut Wiratny
NIM. 9913056130
Pembimbing
1.Prof. I Made Widnyana, SH
2. Purwati, SH, MH
29
Judul
Aspek Sub Kultur Penjara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram)
Rumusan Masalah
1.adakah subkultur penjara dalam kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram?
2. apakah subkultur penjara telah ikut diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pegawai lembaga pemasyrakatan dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram?
Mahasiswa
As,ad
NIM. 9703030103
Pembimbing
1. Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH, MA
2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
30
Judul
Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam rancangan KUHP?
2. bagaimanakah prospek pidana kerja sosial dalam pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia?
Mahasiswa
I Nyoman Suarna
NIM. 9703030114
Pembimbing
1. Prof. Dr. Barda Nawai Arief, SH
2. Purwati, SH, MH.
31
Judul
Pendekatan Kriminologis Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar
Rumusan Masalah
1. apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar?
2. Bagaimanakah upaya yang ditempuh untuk menanggulangi pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar?
Mahasiswa
Ida Bagus Agung
NIM. 9913056102
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. Ketut Rai Setiabudi, SH, MS.
32
Judul
Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah perlindungan hukum korban tindak pidana dalam hukum pidana positif di Indonesia?
2. bagaimanakah perlindungan hukum korban tindak pidana dalam ius constituendum?
Mahasiswa
I Ketut Sukadana
NIM. 0213056134
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Gde Made Swardhana, SH, MH
33
Judul
Kejahatan Perkosaan Dalam Kaitan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah kebijakan perumusan kejahatan perkosaan dalam KUHP?
2. bagaimanakah kebijakan perumusan kejahatan perkosaan dalam KUHP mendatang?
Mahasiswa
A.A. Ngr. Alit Suteja
NIM. 0013056101
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Gde Made Swardhana, SH, MH
34
Judul
Disparitas Pidana Dalam Pemidanaan Pelaku Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Di Bali)
Rumusan Masalah
1. apakah ide individualisasi pidana dapat dijadikan sebagai landasan pembenar adanya disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana?
2. bagaimanakah sistem pemidanaan dalam hukum pidana nasional yang akan datang, dalam menghindarkan adanya disparitas pemidanaan?
Mahasiswa
I Wayan Rindha
NIM. 9913056122
Pembimbing
1. Prof. I Gusti Ketut Sutha, SH
2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
35
Judul
Faktor-Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Bali
Rumusan Masalah
1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab narapidana narkoba menggunakan narkoba?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba?
Mahasiswa
Imam Sayuti
NIM. 9803030104
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. Purwati, SH, MH
35a
Judul
Implikasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba(Studi Kasus Di Kabupaten Badung)
Rumusan Masalah
1. Bagaimana implikasi penerapan ketentuan batas minimal dan maksimal sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba?
2. apa faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan di luar batas minimal dan maksimal ketentuan Undang-undang Narkoba?
Mahasiswa
Ida Ayu Resi
NIM. 0113056122
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. Gde Made Swardhana, SH, MH
36
Judul
Sub-Kultur Narapidana Dalam Proses Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan (Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II a Denpasar)
Rumusan Masalah
1. apakah transformasi kebiasaan-kebiasaan serta budaya dalam kehidupan penjara dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan narapidana?
2. apakah dalam sistem pembinaan narapidana, klasifikasi sistem kepenjaraan masih dipergunakan sebagain pedoman dasar dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana?
Mahasiswa
Ketut Sandiyasa
NIM. 9913056124
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Gede Made Swardhana, SH, MH
37
Judul
Kajian Krimonologis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan
Rumusan Masalah
1. faktor-faktor apakah yang menyebabkan tindak pidana perkosaan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Selong?
2. Bagaimanakah upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana perkosaan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Selong?
Mahasiswa
Lalu Saprudin
NIM. 9913056115
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Gde Made Swardhana, SH, MH
38
Judul
Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Sistem Pemeriksaan KUHAP
Rumusan Masalah
1. apakah perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem pemeriksaan menurut KUHAP secara normatif telah mencerminkan HAM?
2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila hak-hak tersangka dilanggar?
Mahasiswa
Ketut Wetan Sastrawan
NIM. 0213056138
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Wayan Tangun Susila, SH, MH
39
Judul
Kebijakan Legislatif Dalam Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. Dalam perspektif hukum yang sekarang(ius constitutum), hal mendasar (fundamental) yang perlu dikaji adalah bagaimana kebijakan legislatif dalam tindak pidana keimigrasian di Indonesia?
2. Dalam perspektif ketentuan pidana keimigrasian yang akan datang(ius constituendum) sesuai konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia, selanjutnya yang perlu dikaji adalah bagaimana kebijakan legislatif dalam arti kebijakan formulasi terhadap tindak pidana keimigrasian
Mahasiswa
Ibnu Ismoyo
NIM. 0490561067
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
39a
Judul
Kebijakan Legislatif Tentang Tindak Pidana Keimigrasian Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah kebijakan legislatif tindak pidana keimigrasian dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992?
2. bagaimanakah kebijakan legislatif tentang tindak pidana keimigrasian yang akan dalam menghadapi tantangan terutama kejahatan internasional(transnational organized crime)?
Mahasiswa
Widi Handoko
NIM. 0590561019
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. Gde Made Swardhana, SH, MH
40
Judul
Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. apakah sistem Bantuan Hukum dengan berlakunya KUHAP sudah sesuai dengan Konvensi International tentang Hak Asasi Manusia(HAM)?
2. Apakah konsekuensi terhadap adanya pelanggaran terhadap hak atas Bantuan Hukum dalam proses peradilan pidana?
Mahasiswa
I Made Sepud
NIM. 049561006
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
41
Judul
Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah kebijakan legislatif dalam perumusan tindak pidana korupsi?
2. bagaimanakah kebijakan legislatif dalam pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi?
Mahasiswa
Ni Made Sukaryati Karma
NIM. 0590561012
Pembimbing
3. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
4. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
41a
Judul
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam hokum pidana positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Di Indonesia?
Mahasiswa
Rusman Nadeak
NIM. 0013056117
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ariawan, SH, MH
2. I Ketut Rai Setiabudhi, SH, MS
42
Judul
Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Pengadilan Negeri Denpasar
Rumusan Masalah
1. faktor-faktor apakah yang dapat dijadikan landasan pembenaran dalam disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika?
2. bagaimanakah sistem pemidanaan dalam hukum pidana nasional yang akan datang dalam menghindarkan adanya disparitas pemidanaan?
Mahasiswa
I Ketut Wiartha
NIM. 0490561013
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH, MH
2. Gede Made Swardhana, SH, MH
43
Judul
Cara Adat Penyelesaian Delik Adat Biak Numfor, Papua
Rumusan Masalah
1. bagaimana cara penyelesaian Delik Adat Biak Numfor?
2. bagaimanakah prospek penerapan sanksi adat Biak Numfor dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana nasional?
Mahasiswa
Yustus Pondayar
NIM. 0590561021
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
44
Judul
Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar?
Mahasiswa
I Made Rai Mardingga
NIM. 0590561008
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Gde Made Swardhana, SH, MH
45
Judul
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja
Rumusan Masalah
1. faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penyalahgunaan dan psikotropika?
2. upaya apa yang dilakukan guna menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psokotropika?
Mahasiswa
Saptala Mandala
NIM. 0590561009
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Gde Made Swardhana, SH, MH
46
Judul
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang(Money Laundering) Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. bagaimana sistem pidana dan pemidanaan korporasi dalam undang-undang tidak pidana pencucian uang di Indonesia?
Mahasiswa
Nyoman Tariani
0590561044
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
47
Judul
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah sinkronisasi kebijakan Hukum Pidana dalam rumusan tindak pidana pencucian uang?
2. bagaimana kebijakan legislasi dalam pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang?
Mahasiswa
I Wayan Wisadnya
NIM. 0113056115
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Widnyana, SH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
48
Judul
Kajian Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
Rumusan Masalah
1. hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana?
2. bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pembaharuan KUHP?
Mahasiswa
Petrus Yiwa
NIM. 010305105
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
49
Judul
Eksistensi Dan Peranan Hukum Pidana Adat Bima Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Nasional
Rumusan Masalah
1. Bagaimana eksistensi hukum pidana adat Bima dewasa ini?
2. bagaimana peranan hukum pidana adat Bima dalam rangka pembaharuan hukum pidana materiel(KUHP) Nasional?
Mahasiswa
Fatahullah
NIM. 0113056104
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
50
Judul
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi?
2. bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam isu constituendum terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi?
Mahasiswa
I Dewa Made Suartha
NIM. 0113056111
Pembimbing
1. Dr. I Gst Kt. Ariawan, SH, MH
2. Ketut Rai Setiabudhi, SH, MS
51
Judul
Pidana Pengawasan Dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
Rumusan Masalah
1. apakah konsep pemikiran tentang pidana alternatif telah diimplementasikan dalam Rancangan KUHP sebagai langkah-langkah pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia?
2. apakah pidana pengawasan relevan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana modern, maupun dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia?
Mahasiswa
I Made Tjatra Yasa
NIM. 0113056113
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Gde Made Swardhana, SH, MH
52
Judul
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Mayantara(Cyber Crime) Melalui Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. bagaimana kebijakan Hukum Pidana terhadap upaya penanggulangan tindak pidana mayantara di Indonesia?
2. bagaimana yurisdiksi hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana mayantara?
Mahasiswa
Simok Nahak
NIM. 0113056110
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MS
53
Judul
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan “Raha Rumbu Tanah Lingko” Antara Kelompok Masyarakat Di Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur
Rumusan Masalah
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya “raha rumbu tanah lingko” antar kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Manggarai?
2. bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan “raha rumbu tanah lingko” antar kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Manggarai?
Mahasiswa
Sakura Alfonsus
NIM. 0013056118
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. Purwati, SH, MH
54
Judul
Pembaruan Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram)
Rumusan Masalah
1. apa sajakah kekurangan atau kelemahan dari segi peraturan dan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku sekarang?
2. hal-hal apakah yang perlu diperbarui dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan untuk masa yang akan datang?
Mahasiswa
Ridwan
NIM. 9803030112
Pembimbing
1. Prof. Dr. Tjok. Istri Putra Astiti, SH, MS
2. Purwati, SH, MH
55
Judul
Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengaturan tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam perkawinan dalam pidana hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam perkawinan bagi hukum pidana yang akan datang(ius constituendum)?
Mahasiswa
I Gede Yasanegara
NIM. 0013056122
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MH
2. Purwati, SH, MH
56
Judul
Kajian Aspek Pidana Dalam Penyalahgunaan Kartu Kredit (Credit Card)
Rumusan Masalah
1. bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit?
2. bagaimana kebijakan tentang penyalahgunaan kartu kredit dalam pembaharuan hukum pidana?
Mahasiswa
Anak Agung Sagung Poetri Paraniti
NIM. 0013056113
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Gde Made Swardhana, SH, MH
57
Judul
Re-Evaluasi Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Penjara
Rumusan Masalah
1. apakah konsep pemikiran tentang ide pemasyarakatan sinkron dengan kebijakan pidana penjara?
2. bagaimanakah kebijakan formulasi pidana penjara dalam pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia?
Mahasiswa
I Nengah Susrama
NIM. 9803030119
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Ketut Rai Setiabudhi, SH, MS
58
Judul
Diskresi Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum Di Kota Denpasar
Rumusan Masalah
1. apa makna sanksi pidana dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1993 dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2000?
2. Apa sebabnya dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1993 dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2000 ternyata diskresi hakim sangat luas?
Mahasiswa
I Nyoman Gede Sugiartha
NIM. 0013056120
Pembimbing
1. Prof.Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. I Ketut Rai Setiabudhi, SH, MS
59
Judul
Hubungan Kunjungan Wisatawan Dengan Perkembangan Kriminalitas Di Kabupaten Lombok Barat
Rumusan Masalah
1. jenis-jenis kejahatan apa yang meningkat sejak perkembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana sifat hubungan antara kunjungan wisatawan dengan perkembangan kriminalitas?
3. bagaimana upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap meningkatnya kriminalitas di Kabupaten Lombok Barat?
Mahasiswa
Elly Kurniawati
NIM. 9803030103
Pembimbing
1. Prof. Dr. Tjok Istri Putra Astiti, SH, MS
2. I Ketut Rai Setiabudhi, SH, MS
60
Judul
Pelaksanaan Penyidikan Pajak Daerah Dalam Penanganan Tindak Pidana Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Badung
Rumusan Masalah
1. bagaimana sistem penegakan sanksi pidana terhadap tindak pidana Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Badung?
2. apa yang menyebabkan penegakan sanksi pidana tidak dapat berjalan dengan baik di Kantor Bersama Samsat Badung?
Mahasiswa
Cokorda Ngurah Pemayun
NIM. 0013056112
Pembimbing
1. Prof. I Gusti Ketut Sutha, SH
2. I Gde Made Swardhana, SH, MH
61
Judul
Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bank selaku korporasi dalam tindak pidana di bidang perbankan?
2. dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana bank dalam tindak pidana perbankan, bagaimanakah perlindungan hukum korban tindak pidana di bidang perbankan?
Mahasiswa
I Ketut Gede Suarnatha
NIM. 0213056131
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Gde Made Swardhana, SH, MH
62
Judul
Pelepasan Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Rumusan Masalah
1. dalam kerangka keterpaduan sistem peradilan pidana, dimanakah letak pengaturan komponen sistem dari sistem peradilan pidana terpadu yang berhubungan dengan pelepasan bersyarat?
2. bagaimanakah pengaturan tentang Hakim Wasmat dalam kaitan pelepasan bersyarat ditinjau dari tujuan sistem peradilan pidana terpadu?
Mahasiswa
I Wayan Bela Siki Layang
NIM. 0390561002
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
63
Judul
Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Di Kabupaten Buleleng
Rumusan Masalah
Dari uraian di atas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan dengan berlakunya UU 8/81(KUHAP)?
Mahasiswa
I Ketut Sulana
NIM. 9803030117
Pembimbing
1. Prof. I Gusti Ketut Sutha, SH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
64
Judul
Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. bagaimana sistem perumusan sanksi pada tindak pidana perdagangan anak dalam hukum pidana positif di Indonesia(ius constitutum)?
2. bagaimana kebijakan formulasi perumusan sistem jenis sanksi pidana(straafsoort) dan perumusan sistem lamanya sanksi pidana(straafmaat) perdagangan anak di masa mendatang(ius constituendum)?
Mahasiswa
Adiwati
NIM. 0213056130
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. Purwati, SH, MH
65
Judul
Kajian Perumusan Pidana Dalam UU. No. 31 Tahun 1999 Jo UU. No. 20 Tahun 2001 Mengenai Tindak Pidana Korupsi
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah perumusan pidana dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif?
2. apakah perumusan pidana dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan ide tujuan pemidanaan?
3. bagaimana sebaiknya perumusan pidana dalam tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang?
Mahasiswa
Anak Agung Gede Yadnya Wijaya
NIM. 0113056121
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. Purwati, SH, MH
66
Judul
Pluralisme Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. bagaimana sinkronisasi dan koordinasi penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan polisi, jaksa dan KPK di Indonesia?
2. bagaimana cara penyelesaian/proses penyidikan tindak pidana korupsi?
Mahasiswa
I Ketut Sudjana
NIM. 04905661008
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
67
Judul
Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Dan Pemindanaan Dalam Undang –Undang No. 3 Tahun 1997
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak anak dalam proses peradilan pidana?
2. bagaimanakah kebijakan tentang pidana dan pemidanaan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997?
Mahasiswa
I Wayan Yasa Abadhi
NIM. 0490561072
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
68
Judul
Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Melalui Pemberian Remisi Menurut Keppres No. 174 Tahun 1999
Rumusan Masalah
1. apakah isi Pasal 9 ayat(1) dapat dikatakan memiliki asas dan tujuan yang sama dengan pengertian remisi seperti disebut dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi?
2. apakah kewenangan Presiden dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999 dapat dikatakan merupakan kewenangan yang mandiri?
Mahasiswa
I Wayan Putu Sutresna
NIM. 0490561011
69
Judul
Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan Kolektif (Studi Kasus di Kepolisian Resort Selong Kabupaten Lombok Timur)
Rumusan Masalah
1. mengapa tidak semua kasus kekerasan kolektif yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur dilimpahkan oleh Polisi Resort Selong Kabupaten Lombok Timur ke Kejaksaan Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Kepolisian Resort Selong Kabupaten Lombok Timur untuk tidak melimpahkan kasus kekerasan kolektif ke Kejaksaan Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur?
Mahasiswa
M. Zainuddin
NIM. 0490561002
Pembimbing
1. Prof. I Gusti Ketut Sutha, SH
2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
70
Judul
Kewenangan Polri Melakukan Diskresi Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. adakah landasan hukum bagi polisi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian untuk mengambil tindakan lain menurut penilaian sendiri dalam rangkaian penegakan hukum?
2. bagaimanakah pengawasan pelaksanaan diskresi kepolisian, untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan wewenang diskresi?
Mahasiswa
I Ketut Suartha
NIM. 0213056132
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Gde Made Swardhana, SH, MH
71
Judul
Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian Di Bali(Studi Kasus Di Kecamatan Kuta)
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan orang asing menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994?
2. Bagaimanakah tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran keimigrasian menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan tindakan keimigrasian di Bali?
Mahasiswa
Ida Bagus Ary Yamuna
NIM. 0690561038
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. Gde Made Swardhana, SH, MH
72
Judul
Pengawasan Terhadap Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengawasan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam ketentuan hukum acara pidana(KUHAP)?
2. Bagaimanakah upaya pembaharuan pengawasan penyelidikan dan penyidikan sebagai gagasan perundang-undangan masa yang akan datang?
Mahasiswa
Yukari Nakanishi
NIM. 0590561020
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Purwati, SH, MH
73
Judul
Penegakan Hukum Pada Daerah Konflik Di Kota Ambon(Suatu Kajian Kriminologi)
Rumusan Masalah
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan konflik yang terjadi di Ambon?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi konflik?
Mahasiswa
Julianus Edwin Latuperissa
NIM 0590561004
Pembimbing
Prof. I M Widnyana, SH
Gde M Swardana, SH, MH
74
Judul
Sistem Peradilan Militer Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004
Rumusan Masalah
1. Bagaimana sistem peradilan militer dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 khususnya terkait Pasal 65 ayat (2)?
2. Bagaimana kompetensi Peradilan Militer yang akan datang?
Mahasiswa
Siti Alifah
NIM. 0590561014
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. Purwati, SH, MH
75
Judul
Wewenang Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI
Rumusan Masalah
1. Peradilan Militer berwenang mengadili perkara-perkara tertentu. Dalam Undang-undang tidak dijelaskan secara rinci tentang perkara-perkara tertentu tersebut, serta belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang peradilan militer bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum secara pribadi oleh karenanya akan menimbulkan hambatan dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum
2. Bagaimana wewenang peradilan militer dalam mengadili prajurit TNI dimasa yang akan dating
Mahasiswa
A.A.A. Oka Putu Oka Dewi Iriani
NIM. 0590561013
Pembimbing
1. Purwati, SH, MH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
76
Judul
Kebijakan Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. Urgensi penggunaan asas retroaktif dalam kebijakan pembrantasan tindak pidana terorisme di Indonesia
2. Peran intelijen dalam kebijakan pembrantasan tindak pidana terorisme di Indonesia
Mahasiswa
Gede Agung Patra Wicaksana
NIM. 0590561006
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Gde Made Swardana, SH, MH
77
Judul
Proses Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Anggota Polri Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Wewenangnya
Rumusan Masalah
1. Bagaimana proses penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri menurut UU. No. 2 Tahun 2002?
2. Apa konsekuensi yuridis yang ditimbulkan dalam perkara pidana bagi anggota Polri?
Mahasiswa
I Gusti Bagus Hengki
NIM. 0690561018
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
78
Judul
Pertanggungjawaban Pidana Petugas Air Traffic Control (ATC) Terhadap Keselamatan Penerbangan
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana petugas ATC terhadap keselamatan penerbangan?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana petugas ATC terhadap keselamatan penerangan?
Mahasiswa
R. Juwana
NIM. 0590561010
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Purwati, SH, MH
79
Judul
Pengawasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan sistem pengawasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana pengawasan sistem peradilan pidana di Indonesia ke depan(ius constituendum)?
Mahasiswa
I Gusti Agung Alit Adnyana
NIM. 0690561054
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
80
Judul
Keterangan Saksi Melalui Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan
Rumusan Masalah
1. Apakah keterangan saksi melalui tekonologi teleconference merupakan alat bukti baru dalam rangka regulasi terhadap KUHAP?
2. Apakah keterangan saksi melalui pemanfaatan teknologi teleconference dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan?
Mahasiswa
Sherly Adam
NIM. 0690561023
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
81
Judul
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Malpraktek Kedokteran
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam praktek kedokteran?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku dalam malpraktek kedokteran?
Mahasiswa
Ni Luh Gede Yogi Arthani
NIM. 0390561008
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Wayan Tangun Susila, SH, MH
82
Judul
Pemberdayaan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika, Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan
Rumusan Masalah
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan meningkatnya kejahatan penyalahgunaan psikotropika
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan psikotropika
Mahasiswa
I Dewa Nyoman Subawa
NIM. 0790561006
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. Gde Made Swardana, SH, MH
83
Judul
Kajian Pertanggungjawaban Pidana Delik Pers Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. Apakah unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu pemberian dapat dikategorikan sebagai delik pers?
2. Dalam hal terjadi delik pers, yang dipandang meresahkan masyarakat dan merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana sistem pertanggungjawaban pelaku delik pers?
Mahasiswa
Anak Agung Gde Putra Arjawa
NIM. 9803030110
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. Dr. Johanes Usfunan, Drs., SH., MH
84
Judul
Kajian Konseptual Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Tindak Pidana Pengerusakan Lingkungan(Studi Kasus Galian C Di Desa Gunaksa, Kabupaten Klungkung)
Rumusan Masalah
1. Apakah perkara pidana lingkungan merupakan ‘sengketa’ yang dapat diselesaikan melalui alternative penyelesaian sengketa(ADR)?
2. Bagaimana sikap aparat penegak hukum menyikapi adanya alternative penyelesaian sengketa pada pencemaran atau perusakan lingkungan, khususnya dalam upaya penanggulangan dampak lingkungan hidup Galian C di Desa Gunaksa?
Mahasiswa
Dewa Putu Mantera
NIM. 0013056110
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. Ketut Rai Setiabudi, SH, MS
85
Judul
Kajian Terhadap Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. Bagaimana formulasi tindak pidana Narkotika dan Psikotropika di Dalam UU. No. 22 Tahun 1997 dan UU. No. 5 Tahun 1997?
2. Apakah rehabilitasi merupakan suatu bentuk sanksi bagi pengguna narkotika dan psikotropika?
Mahasiswa
I Wayan Rideng
NIM. 9913056121
86
Judul
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Rumusan Masalah
1. Apakah pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi secara kumulatif baik sanksi pidana, sanksi administrasi maupun sanksi perdata?
2. Bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 1997?
Mahasiswa
Putu Bambang Surya Candra
NIM. 0590561005
Pembimbing
1. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. Gde Made Swardhana, SH, MH

Dan lain-lainnya menyusul

HUKUM PEMERINTAHAN
1
Judul
Kajian Normatif Wewenang Pejabat Walikota Bima Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-269 Tahun 2002
Rumusan Masalah
1. apakah dasar kewenangan Penjabat Walikota Bima dalam melaksanakan 3(tiga) tugas pokoknya yaitu mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintah daerah, memfasilitasi pembentukan DPRD, dan memfasilitasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima yang definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang pemberian kewenangan Penjabat Walikota Bima dalam melaksanakan ketiga tugas pokok tersebut?
Mahasiswa
H. Muhammad Nur
NIM. 0113056176
Pembimbing
1. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, SH, MH
2. Sofwan, SH, M.Hum
2
Judul
Kedudukan Kepmendagri No.: 474-785 Tahun 1989 Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah kedudukan Kepmendagri Nomor 474.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 terhadap Ordonansi Catatan Sipil bagi Golongan Eropa Staatsblad tahun 1849 Nomor 25 ditinjau dari hirarki perundang-undangan kita?
2. apakah akibat hukumnya kalau Kepmendagri Nomor 474.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 tersebut diterapkan?
Mahasiswa
Budi Susilo
NIM. 0113056168
Pembimbing
1. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. Sofwan, SH, M.Hum.
3
Judul
Pembentukan Lembaga Pemerintah Non Departemen Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945
Rumusan Masalah
1. apakah yang menjadi dasar kewenangan bagi Presiden untuk membentuk Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen dalam penyelenggaraan pemerintahan negara?
2. apa tujuan Presiden membentuk Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen tersebut?
3. apa standar yang dipakai oleh Presiden dalam membentuk Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen?
Mahasiswa
H A Karim A. Razak
NIM. 0113056170
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MS
2. Lalu Husni, SH, MH
4
Judul
Konflik Kewenangan Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah taraf sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan tentang kewenangan bidang pertanahan menurut Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia?
2. bagaimanakah implikasi taraf sinkronisasi tersebut terhadap pelaksanaaan kewenangan Bidang Pertanahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya oleh Pemerintah Kota Mataram?
Mahasiswa
Hirawansyah
NIM. 0113056182
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. I Wayan Gde Wange, SH, SU
5
Judul
Tugas dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Masa Pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999
Rumusan Masalah
1. bagaimana hubungan fungsional koordinasi antara Kejaksaan dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara?
2. bagaimana keberadaan Surat Kuasa Khusus(SKK) mewakili pemerintah atau negara bagi Kejaksaan dan kaitannya dengan pemberdayaan aparatur(bagian hukum) di pemerintahan daerah khususnya di kabupaten/kota?
Mahasiswa
Gde Made Pasek Swardhyana
NIM. 0113056174
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MS
2. Dr. Galang Asmara, SH, M.Hum.
6
Judul
Kewenangan DPRD Dalam Mengawasi Dan Menilai Akintabilitas Kinerja Gubernur Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih
Rumusan Masalah
1. apakah esensi pertanggungjawaban Gubernur sebagai alat evaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)?
2. apakah konsekuensi yang ditimbulkan, apabila laporan pertanggungjawaban Gubernur ditolak?
Mahasiswa
Amnan
NIM. 0113056171
7
Judul
Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Dalam Pembuatan Ijin Lokasi
Rumusan Masalah
1. apakah dasar kewenangan Kepala Kantor Pertanahan dalam pembuatan keputusan tentang pemberian izin lokasi?
2. apakah akibat hukum dari Keputusan Kepala Kantor Pertanahan atas izin lokasi atas tanah yang diberikan?
Mahasiswa
Ngakan Putu Giripati
NIM. 0113056125
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
8
Judul
Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Sarana Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat
Rumusan Masalah
1. apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi peradilan tata usaha negara sebagai sarana perlindungn masyarakat?
2. bagaimana upaya paksaan terhadap pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara?
Mahasiswa
Burhan
NIM. 0113056202
Pembimbing
1. Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. H.L. Sabardi, SH, MS
9
Judul
Kebijakan Legislasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Bali
Rumusan Masalah
1. kewenangan Pemerintah Propinsi Bali dalam mengelola keuangan yang bersumber dari pajak dan retribusi
2. kebijakan legislasi yang dapat dilaksanakan Pemerintah Propinsi untuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah
Mahasiswa
I Ketut Sudira
NIM. 0213056106
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. I Putu Gede Arya Sumertayasa, SH, MH
10
Judul
Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Di Bidang Lingkungan Hidup
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah Pemerintah Daerah mengatur kewenangan pengawasan dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung di bidang lingkungan hidup?
2. apakah fungsi pengawasan telah dilaksanakan dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung di bidang lingkungan hidup?
3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan pada penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung di bidang lingkungan hidup?
Mahasiswa
I Made Sutama
NIM. 0213056117
Pembimbing
1. Dr. I Wayan Parsa, SH, MH
2. I Made Arya Utama, SH, MH
11
Judul
Asas-asas Hukum Pencabutan Hak Milik Atas Tanah Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Rakyat
Rumusan Masalah
1. asas-asas hukum pencabutan hak milik atas tanah yang bagaimana dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat?
2. apakah hukum positif yang berkaitan dengan pencabutan hak milik atas tanah sudah memuat asas-asas hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, dan apakah implementasi pencabutan hak milik atas tanah sudah sesuai dengan asas-asas hukum dalam norma/kaidah pencabutan hak milik atas tanah?
Mahasiswa
I Wayan Wiasta
NIM. 0213056129
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
12
Judul
Pengaturan Wewenang Ketenagakerjaan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Propinsi Bali
Rumusan Masalah
1. kewenangan apakah yang dapat diatur oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-undang Pemerintah Daerah?
2. Apakah Konsekuensi dari tidak adanya hubungan hierarki antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam bidang ketenagakerjaan?
Mahasiswa
Ni Nyoman Ayu Andriani
NIM. 0113056134
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. Dr. Drs. I Wayan Suandi, SH, MH
13
Judul
Wewenang Propinsi, Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Propinsi Papua
Rumusan Masalah
1. apakah wewenang Propinsi, Kabuaten/Kta berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak bertentengan dengan wewenang Propinsi, Kabupaten/Kota dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999?
2. apakah undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dapat diberlakukan pada Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat?
Mahasiswa
David Hindom
NIM. 0113056152
Pembimbing
1. Prof. Dr. Johanes Usfunan, Drs, SH,MH
2. Ketut Wirawan, SH, MH
14
Judul
Fungsi Kontrol Badan Perwakilan Desa(BPD) Terhadap Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah fungsi kontrol BPD terhadap Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa?
2. Bagaimanakah urgensi fungsi kontrol BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
Mahasiswa
Muhammad Ilham
NIM. 0113056192
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. H.L.Husni, SH. Mhum
15
Judul
Penolakan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999?
2. faktor-faktor apakah yang dapat menyebabkan ditolaknya pertanggungjawaban Kepala Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999?
3. Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999?
Mahasiswa
Najmul Akhyar
NIM. 0113056200
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja, SH, MS
2. Dr. Galang Asmara, SH, Mhum.
16
Judul
Penggunaan Asas Freiesermessen Oleh Aparatur Pemerintah Daerah Pronvinsi NTB Dalam Pengambilan Keputusan
Rumusan Masalah
1. apa ukuran-ukuran yang dipakai dalam penerapan asas Freies Ermessen?
2. Apakah Gubernur NTB di dalam mengeluarkan peraturan kebijakan telah menerapkan ukuran-ukuran boleh atau tidaknya asas freies ermessen digunakan?
Mahasiswa
Emy Nurul Komariah
NIM. 0113056173
Pembimbing
1. Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, SH, MH
2. H. Zaenal Asikin, SH, SU
17
Judul
Kewenangan Pemerintah Kota Mataram Dalam Penggalian Pendapatan Asli Daerah
Rumusan Masalah
1. seberapa besar kewenangan Pemerintah Kota Mataram untuk menggali Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang dapat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah?
2. seberapa besar potensi daerah yang ada untuk peningkatan sumber-sumber PAD di Kota Mataram dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan PADnya?
Mahasiswa
Mochd. Husni Thamrin
NIM. 0113056188
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja, SH, MS
2. H.L. Wirajuna, SH, MS
18
Judul
Pengaturan Wewenang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Rumusan Masalah
1. Apakah pengaturan wewenang pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999?
2. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah bagaimanakah seharusnya pengaturan wewenang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab?
Mahasiswa
A.A. Ngr. Rai Sudarma
NIM. 0213056120
Pembimbing
Dr. I Wayan Parsa, SH, MH
I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
19
Judul
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Rumusan Masalah
1. apakah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai kewenangan yang sama dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil?
2. Kewenangan apakah yang dimiliki oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah(APFP) dengan Panitia Khusus(Pansus) dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil?
Mahasiswa
Komang Ayu Wijani
NIM. 0490562004
Pembimbing
1. Dr. I Made Subawa, SH, MS
2. Gde Marhaendra Wijaatmaja, SH. MH
20
Judul
Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Bali Dalam Penanganan Pendidikan Dasar
Rumusan Masalah
1. apa dasar hukum Keputusan Gubernur Bali No. 30 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan?
2. Bagaimanakah imlikasi yuridis Keputusan Gubernur No. 30 Tahun 2001 terhadap pelaksanaan tugas pada Subdin Pendidikan Dasar?
Mahasiswa
Komang Merta Dana
NIM. 0490561036
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. Dr. I Wayan Parsa, SH, MH
21
Judul
Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Penetapan Izin Alih Fungsi Kawasan Hutan
Rumusan Masalah
1. apakah kabupaten/Kota berwenang menetapkan izin alih fungsi kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan?
2. apakah implikasi yuridis dengan ditetapkannya izin alih fungsi kawasan hutan tersebut?
Mahasiswa
I Wayan Sugiada
NIM. 0490562002
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. Dr. I Wayan Parsa, SH, MH
22
Judul
Wewenang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian
Rumusan Masalah
1. Pejabat manakah yang berwenang melakukan pembinaan disiplin khususnya dalam pemberian izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil?
2. bagaimanakah prosedur pemberian izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil tersebut?
Mahasiswa
Ni Wayan Koriani
NIM. 0490561031
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
23
Judul
Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Bali Dalam Menuntaskan Wajib Belajar
Rumusan Masalah
1. apakah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Bali terkait dengan penyelenggaraan Wajib Belajar menurut Undang-undang No, 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional?
2. apakah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Pronvinsi Bali dalam upaya penuntasan wajib belajar?
Mahasiswa
Ketut Wica
NIM. 0490562020
Pembimbing
1. Dr. I Wayan Parsa, SH, MH
2. Dr. I Wayan Suandi, SH, MH
24
Judul
Kewenangan Penetapan Izin Pemakaian Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Provinsi Bali
Rumusan Masalah
1. bagaimana pengaturan wewenang antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan Izin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Bali?
2. Bagaimanakah hubungan kewenangan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam penetapan Izin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Bali?
Mahasiswa
Si Luh Gede Puspawati
NIM. 0490562012
Pembimbing
1. Dr. I Made Subawa, SH, MS
2. Dr. I Made Arya Utama, SH, MH
25
Judul
Kewenangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Rumusan Masalah
1. kewenangan Provinsi dalam perlindungan dan pengamanan hutan
2. kewenangan Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengamanan hutan
Mahasiswa
I Nengah Sudiarta
NIM. 049562015
Pembimbing
1. Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Dr. I Wayan Parsa, SH, MH
26
Judul
Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Tera Ulang Sebagai Pelaksanaan Undang-undang Metrologi Legal
Rumusan Masalah
1. kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
2. kewenangan mengatur retribusi kegiatan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timang dan perlengkapannya
Mahasiswa
I Gusti Made Sunyantara
NIM. 0490562018
Pembimbing
1. Prof. Dr. Johanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
27
Judul
Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penetapan Izin Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali
Rumusan Masalah
1. apalah Pemerintah Provinsi Bali memiliki kewenangan penatapan izin pengeluaran ternah potong sapi Bali?
2. apa implikasi yuridis dari kewenangan Pemerintah Provinsi Bali terkait penetapan izin pengeluaran ternah potong sapi Bali?
Mahasiswa
I Made Suwerna Arbawa
NIM. 049056147
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
28
Judul
Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Bali Dalam Pemberian Ijin Usaha Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Rumusan Masalah
1. pengaturan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Bali
2. Koordinasi Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Bali
Mahasiswa
AAA. Putu Prami Santika Sadhaka
NIM. 0490562011
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. Dr. I Wayan Parsa, SH, MH
29
Judul
Wewenang Penetapan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) Pada Kawasan Hutan Alam Dalam Era Otonomi Daerah
Rumusan Masalah
1. apakah yang menjadi sumber hukum wewenang penetapan izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada kawasan hutan alam antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi?
2. apakah akibat hukum dari adanya wewenang penetapan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terhadap perlindungan hutan?
Mahasiswa
I Nyoman Putra
NIM. 0490562013
Pembimbing
1. Prof. Dr. Ibrahim R, SH, MH
2. Dr. I Made Arya Utama, SH, MH
30
Judul
Pengaturan Persetujuan Perinsip Bagi Usaha Industri Kecil Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Jembrana
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pengaturan persetujuan prinsip bagi usaha industri kecil di Kabupaten Jembrana?
2. Bagaimanakah persetujuan prinsip Usaha Industri Kecil dapat memberikan Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup di Kabupaten Jembrana?
Mahasiswa
I Ketut Suberata
NIM. 0490561041
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. Dr. I Made Arya Utama, SH, MH
31
Judul
Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pengupahan
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pengaturan pengupahan buruh/pekerja?
2. apakah produk hukum tentang pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap buruh/pekerja?
Mahasiswa
I Ketut Karda
NIM. 0213056115
Pembimbing
1. Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Drs, SH,MH
2. Dr. I Made Arya Utama, SH, MH
32
Judul
Penetapan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Sementara Dalam Kedudukan Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Rumusan Masalah
1. Pengaturan kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara
2. Problematik yuridis dibidang pelayanan, Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) sementara dalam kedudukan sebagai Perangkat Daerah
Mahasiswa
Nasrun
NIM. 0590561043
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
33
Judul
Kewenangan Bupati Jembrana Dalam Pengendalian Penduduk Yang Masuk Melalui Pelabuhan Gilimanuk Kabupaten Jembrana
Rumusan Masalah
1. apakah yang menjadi sumber kewenangan Bupati Jembrana dalam pengendalian penduduk yang masuk melalui Pelabuhan Gilimanuk Kabupaten Jembrana?
2. Apakah kewenangan Bupati Jembrana dalam pengendalian penduduk yang masuk melalui Pelabuhan Gilimanuk Kabupaten sudah sesuai dengan Undang-undang?
Mahasiswa
I Nyoman Candrama
NIM. 0490561026
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
34
Judul
Wewenang DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. Bagaimana kewenangan DPRD dan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintah daerah yang pernah berlaku di Indonesia?
2. bagaimana hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia?
Mahasiswa
Sumekar
NIM. 0113056201
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MH
2. Dr. Galang Asmara, SH, M
35
Judul
Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kasus Bandara Internasional Lombok Tengah)
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengaturan tentang pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum(pembangunan bandara internasional di Lombok Tengah)?
2. bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa tanah untuk pembangunan Bandara Internasional yang terjadi antara masyarakat Desa Tanah Awu dengan Perseroan Terbatas(PT) Angkasa Pura I?
Mahasiswa
Muhamad Arifin
NIM. 0590561042
Pembimbing
1. Prof. Dr. Ibrahim R., SH, MH
2. Dr. Made Subawa, SH, MS
36
Judul
Pengaturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan Kepada Penerima Waris Dalam Kaitan Pelaksanaan Prona Di Provinsi Bali
Rumusan Masalah
1. apakah pengaturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan kepada penerima waris sudah dikaitkan dengan hukum adat waris yang berlaku?
2. bagaimanakah pengaturan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan dikaitkan dengan peserta prona yang merupakan penerima waris?
Mahasiswa
A.A. Sagung Mastini
NIM. 0213056103
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
36a
Judul
Wewenang Pengawasan Terhadap Kewajiban Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengaturan pengawasan atas penyotoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB) dalam pendaftaran peralihan hak?
2. Kendala yuridis apakah yang dihadapi dalam pengawasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB)?
Mahasiswa
Sri Mujitomo
NIM. 0213056121
Pembimbing
1. Prof. Dr. Ibrahim R., SH, MH
2. I Made Arya Utama, SH, MH
37
Judul
Bentuk Hukum Jaminan Kesehatan Jembrana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jembrana
Rumusan Masalah
1. karakter bentuk pengaturan formal Jaminan kesehatan Jembrana
2. bentuk kelembagaan dari pengelolaan Jaminan Kesehatan Jembrana
Mahasiswa
Ni Ketut Citrawati
NIM. 0490561027
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
38
Judul
Kewenangan Pemerintah Dalam Masalah Hak Atas Kebebasan Pers
Rumusan Masalah
1. penggunaan hak atas kebebasan pers
2. kewenangan pemerintah dalam membatasi hak atas kebebasan pers
Mahasiswa
I Komang Hendri Lesmana
NIM. 0490562007
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
39
Judul
Wewenang Bupati Dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Rumusan Masalah
1. kewenangan Bupati dalam melaksanakan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
2. Penyelesaian kasus yang timbul dalam pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Mahasiswa
I Putu Darmawan
NIM. 0490561028
Pembimbing
1. Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH, MH
40
Judul
Pengaturan Lembaga Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah model sistem perwakilan rakyat yang dipakai dalam perubahan UUD tahun 1945?
2. apakah pengaturan sistem perwakilan dalam perubahan UUD tahun 1945, memiliki implikasi yuridis terhadap upaya mewujudkan pengawasan dan perimbangan (checks and balances) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
Mahasiswa
Made Nurmawati
NIM. 0590561044
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. Dr. I Made Subawa, SH, MS
41
Judul
Wewenang Bupati Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jembrana
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jembrana?
2. bagaimana kewenangan pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jembrana?
Mahasiswa
Gde Putu Sugiana
NIM. 0490561043
Pembimbing
1. Prof. Dr. Ibrahim, R., SH, MH
2. Dr. I Made Subawa, SH, MS
42
Judul
Kewenangan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Rumusan Masalah
1. Prosedur pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan pelaksanaannya
2. Pengaturan tentang persyaratan pengangkatan Pejabat Struktural
Mahasiswa
Ni Made Yenny Laksmi Dewi
NIM. 0490562021
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
43
Judul
Wewenang Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) Dalam Solusi Kredit Macet Pada Bank Pembangunan Daerah(BPD) Bali
Rumusan Masalah
1. apakah yang menjadi wewenang PUPN dalam penyelesaian kredit macet/bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah dengan nasabahnya?
2. tindakan hukum apakah yang diimplementasikan oleh PUPN sesuai kewenangan dalam solusi kredit macet?
Mahasiswa
I Made Wiwarta
NIM. 0490561052
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, SH, MS
2. Dr. I Wayan Suandi, Drs., SH, MH
44
Judul
Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sertifikat Jaminan Fiducia
Rumusan Masalah
1. apakah dasar kewenangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penetapan Sertifikat Jaminan Fiducia?
2. Apakah akibat hukum dari keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas ditetapkannya Sertifikat Jaminan Fiducia?
Mahasiswa
I Wayan Redana
NIM. 0490561038
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. Dr. Drs. I Wayan Suandi, SH, MH
45
Judul
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Berdasarkan UU. No, 32 Tahun 2004
Rumusan Masalah
1. kriteria apa yang dapat dipergunakan untuk menentukan kewenangan dengan skala propinsi dan skala kabupaten/kota dalam penataan ruang?
2. Dalam hal apa Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam penataan ruang di daerah kabupaten atau kota?
Mahasiswa
I Ketut Sudiarta
NIM. 0390561022
Pembimbing
1. Dr. I Wayan Suandi, Drs, SH, M.Hum
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
46
Judul
Fungsi Pelayanan Kantor Pertanahan Dalam Pensertifikatan Atas Tanah Badan Hukum
Rumusan Masalah
1. bagaimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai fungsi pelayanan Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam pensertifikatan atas tanah Badan Hukum?
2. upaya-upaya apa yang dilakukan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam pensertifikatan atas tanah Badan Hukum?
Mahasiswa
Jamaluddin
NIM. 0113056186
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MS
2. H. Zainal Asikin, SH, SU
47
Judul
Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Di Pulau Lombok
Rumusan Masalah
1. bagaimana perwujudan secara konseptual peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang?
2. sejauhmana pengaturan peran serta masyarakat diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. sejauhmana mekanisme penyusunan produk hukum(peraturan daerah) telah melibatkan peran serta masyarakat pada setiap tahapan pengambilan keputusan(politik)?
Mahasiswa
Abdullah
NIM. 0113056160
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. H.L.Wirajuna, SH, MS
48
Judul
Wewenang Pemberian Izin Kontrak Karya
Rumusan Masalah
1. apakah kewenangan mengenai pemberian izin kontrak karya masih merupakan tugas dan wewenang Pemerintah sebagai konsekuensi dianutnya negara kesatuan, atau telah diserahkan sebagai wewenang daerah otonom, atau kombinasi kewenangan Pusat – Daerah
2. timbulnya implikasi hukum yang luas akibat ketidakharmonisan aturan hukum yang mengatur wewenang pemberian izin kontrak karya
Mahasiswa
Hamdan Daulay
NIM. 0113056180
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MS
2. Tuti Hutami, SH, M.Hum
49
Judul
Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah penggunaan hak atas kemerdekaan berpendapat di muka umum?
2. bagaimanakah kewenangan pemerintah dalam membatasi penggunaan hak atas kemerdekaan berpendapat di muka umum?
Mahasiswa
Ruslan Abdul Gani
NIM. 0113056194
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. Tuti Hutami, SH, M.Hum
50
Judul
Kewenangan Pemberian Izin Pertambangan Daerah Dalam Kawasan Hutan Negara
Rumusan Masalah
1. apakah kewenangan pemberian izin pertambangan daerah dalam kawasan hutan negara ada pada Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten?
2. apakah akibat hukum atas tumpang tindih kewenangan pemberian izin pertambangan daerah dalam kawasan hutan negara, dan bagaimanakah penyelesaian hukumnya?
Mahasiswa
Josef Mario Monteiro
NIM. 01130561130
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MS
2. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH, MH
51
Judul
Kepastian Hukum Keputusan Bupati Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Rumusan Masalah
1. apakah yang menjadi kriteria normatif agar keputusan Bupati memenuhi nilai kepastian hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah?
2. bagaimana penyusunan keputusan Bupati yang mencerminkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah?
Mahasiswa
Fransiskus Badhe
NIM. 0113056132
Pembimbing
1. Dr. Johanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, SH, MH
52
Judul
Fungsi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Studi Di Pemerintah Kabupaten Badung)
Rumusan Masalah
1. apakah Bupati selaku pejabat tata usaha negara berwenang menetapkan peraturan kebijaksanaan(bleidsregels) dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah?
2. tolak ukur apakah yang digunakan oleh Bupati dalam mengeluarkan keputusan yang bersifat peraturan kebijaksanaan?
Mahasiswa
Gde Agus Kabinawa
NIM. 0113056126
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. Dr. I Wayan Parsa, SH, MH
53
Judul
Kajian Sanksi Paksaan Pemerintahan Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tentang Bangun-Bangunan Di Kota Denpasar
Rumusan Masalah
1. apakah yang menjadi dasar hukum dari kewenangan Pemerintah Kota Denpasar untuk menerapkan sanksi paksaan pemerintahan dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Denpasar di bidang bangun-bangunan?
2. upaya perlindungan hukum apa yang dapat dan telah ditempuh para pihak terhadap penerapan sanksi paksaan pemerintahan dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Denpasar di bidang bangun-bangunan yang dirasakan merugikannya?
Mahasiswa
I Ketut Sutha
NIM. 0113056128
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. I Made Arya Utama, SH, MH
54
Judul
Wewenang Kepala Daerah Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Untuk Jabatan Struktural
Rumusan Masalah
1. apakah wewenang Kepala Daerah dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(PNS) untuk jabatan struktural, menurut Hukum Administrasi diperoleh secara atribusi atau delegasi?
2. apakah pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural oleh Kepala Daerah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000?
Mahasiswa
Komang Rai Sudjaka
NIM. 0113056153
Pembimbing
1. Dr. Johanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Dr. I Made Subawa, SH, MH
55
Judul
Kewenangan Legislasi dan Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Pesisir
Rumusan Masalah
1. Dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal legislasi dan regulasi pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir
2. sinkronisasi aturan hukum tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal legislasi dan regulasi pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir
Mahasiswa
Maria Theresia Geme
NIM. 0113056154
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MS
2. Gede Marhaendra Wijaatmaja, SH, MH
56
Judul
Kewenangan Pemberian Izin Penanaman Modal Asing(PMA) Di Propinsi Bali
Rumusan Masalah
1. kendatipun kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, akan tetapi kewenangan pemberian izin Penanaman Modal Asing(PMA) masih tetap dilakukan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Mentrti Luar Negeri(Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat) dan Gubernur cq Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Dalam kaitan ini isu hukum yang perlu dijelaskan adalah apakah pengaturan kewenangan izin Penanaman Modal Asing (PMA) sudah memadai?
2. Dalam rangka memberikan kepastian pengaturan kewenangan izin Penanaman Modal Asing(PMA) kedepan, bagaimana pengaturan kewenangan pemberian izin Penanaman Modal Asing(PMA) tersebut?
Mahasiswa
I Wayan Patra
NIM. 012390233
Pembimbing
1. Dr. Johanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, MH
57
Judul
Wewenang Pengawasan Terhadap Presiden Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi
Rumusan Masalah
1. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Presiden dalam pelaksanaan putusan Mahmakah Konstitusi?
2. sanksi yang dapat diberikan kepada Presiden jika ia terbukti tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi
Mahasiswa
Filmon Mikson Polin
NIM. 0490561029
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. Dr. I Made Subawa, SH, MS
57a
Judul
Kedudukan Protokol, Ketua Dan Anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Dan Dewan Perwakilan Daerah(DPD) Republik Indonesia
Rumusan Masalah
1. apakah Ketua dan anggota MK dan DPD merupakan pejabat negara sebagaimana halnya dengan pejabat negara menurut ketentuan Pasal 1 ayat(4) menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol?
2. bagaimanakah mekanisme pengaturan kedudukan protokol ketua dan anggota MK dan DPD?
Mahasiswa
I Gusti Ayu Sukmawati
NIM: 0690561067
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Subawa, SH, MH
2. Dr. I Wayan Suandi, SH, MH
58
Judul
Wewenang Pengawasan Terhadap Kewajiban Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pengaturan pengawasan atas penyetoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB) dalam pendaftaran peralihan hak?
2. kendala yuridis apakah yang dihadapi dalam pengawasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB)?
Mahasiswa
Sri Mujitono
NIM. 0213056121
Pembimbing
1. Prof. Dr. Ibrahim R., SH, MH
2. I Made Arya Utama, SH, MH
59
Judul
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Dalam Penghapusan Pemerintahan Kelurahan
Rumusan Masalah
1. apakah dasar hukum kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam penghapusan Pemerintahan Kelurahan menjadi Pemerintah Desa?
2. Akibat hukum apakah yang dapat ditimbulkan dari Keputusan Penghapusan Pemerintahan Kelurahan?
Mahasiswa
Ni Nyoman Sumani
NIM. 0490561045
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. Dr. I Wayan Suandi, Drs., SH, MH
60
Judul
Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Independen
Rumusan Masalah
1. kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945
2. kedudukan hukum dari produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia dalam perkembangan hirarki peraturan perundang-undangan
Mahasiswa
Tjok. Istri Srimas Pemayun
NIM. 0390561019
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MS
2. Dr. I Made Subawa, SH, MS
61
Judul
Pengaturan Proses Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Gianyar Dalam Pola Pelayanan Terpadu
Rumusan Masalah
1. kewenangan apakah yang dimiliki Kantor Pelayanan Terpadu dan Dinas Daerah di Gianyar dalam pelayanan perizinan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gianyar?
2. hubungan kewenangan apakah yang terjadi antara Kantor Pelayanan Terpadu dengan dinas daerah terkait dalam pelayanan perizinan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gianyra?
Mahasiswa
I Wayan Rumawan
NIM. 0390561018
Pembimbing
1. Dr. I Wayan Parsa, SH, MH
2. I Made Arya Utama, SH, MH
63
Judul
Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Jabatanya Setelah Perubahan UUD 1945
Rumusan Masalah
1. apakah konsekuensi hukum pertanggungjawaban Presiden di tengah masa jabatannya?
2. apakah putusan Mahkamah Konstitusi atas dugaan DPR bahwa Presiden melanggar hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden berimplikasi pada pemberhentian Presiden dari jabatannya?
Mahasiswa
I Nengah Suantra
NIM. 0390561021
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. Prof. Dr. Johanes Usfunan, Drs, SH, MH
64
Judul
Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pejabat TUN Daerah Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Rumusan Masalah
1. apakah sanksi administratif dapat dikenakan kepada Pejabat TUN Daerah apabila tidak memenuhi pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara?
2. apakah pejabat TUN yang lebih tinggi berwenang untuk mengenakan sanksi administratif kepada pejabat TUN Daerah yang tidak mematuhi pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara?
Mahasiswa
Hendrik Salmon
NIM. 0390561012
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MS
2. Dr. I Wayan Suandi, Drs.SH, MH
65
Judul
Pengaturan Wewenang Pendaftaran Hak Atas Tanah
Rumusan Masalah
1. bagaimana pengaturan wewenang pendaftaran hak atas tanah?
2. apakah pendaftaran hak atas tanah sesuai ketentuan hukum positif?
Mahasiswa
I Ketut Suyartha
NIM. 0390561024
Pembimbing
1. Prof. Dr. Johanes Usfunan, Drs. SH, MH
2. Gede Marhaendra Wijaatmaja, SH, MH
66
Judul
Implikasi Pengaturan Kewenangan DPRD Provinsi Bali Dalam Membentuk Peraturan Daerah
Rumusan Masalah
1. kewenangan DPRD Provinsi Bali dalam membentuk peraturan daerah
2. hambatan yuridis pelaksanaan kewenangan pembentukan peraturan daerah
Mahasiswa
Anak agung Gede Yuniartha Putra
NIM. 0213056124
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
67
Judul
Penegakan Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 1996 Jo No. 4 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Dalam Kaitan Dengan Penataan Sempadan Bangunan Akibat Abrasi
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penegakan ketentuan sempadan pantai terhadap bangunan yang terdapat di kawasan pesisir?
2. bagaimanakah penegakan hukum ketentuan sempadan pantai terhadap bangunan yang kedudukannya tidak memenuhi garis sempadan pantai akibat terjadi abrasi?
Mahasiswa
I Gusti Ngurah Wiryawan
NIM. 0213056127
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. I Made Arya Utama, SH, MH
68
Judul
Wewenang Pemerintah Kota Denpasar Di Bidang Perizinan
Rumusan Masalah
1. wewenang perizinan apakah yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam menata, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan di wilayahnya?
2. bagaimanakah sinkronisasi mekanisme perizinan yang sedang diselenggarakan Pemerintah Kota Denpasar dalam menata, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan di wilayahnya?
Mahasiswa
I Gede Yusa
NIM. 0113056140
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
69
Judul
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Berdasarkan UU. No. 32 Tahun 2004
Rumusan Masalah
1. kriteria apa yang dapat digunakan untuk menentukan kewenangan dengan skala propinsi dan skala kabupaten/kota dalam penataan ruang?
2. dalam hal-hal apa pemerintah dan pemerintah propinsi mempunyai kewenangan dalam penataan ruang di daerah kabupaten atau kota?
Mahasiswa
I Ketut Sudiarta
NIM. 0390561022
Pembimbing
1. Dr. I Wayan Suandi, Drs, SH, M.Hum
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
70
Judul
Pengaturan Izin Lokasi Dalam Penatagunaan Tanah Oleh Pemerintah Kabupaten /Kota Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pengaturan izin lokasi berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keppres No, 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan?
2. bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin lokasi dalam rangka penatagunaan tanah di Kabupaten/Kota dengan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Keppres No, 34 Tahun 2003 tersebut?
Mahasiswa
Sunarta
NIM. 0213056126
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. I Made Arya Utama, SH, MH
71
Judul
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian dan Penolakan Izin Mendirikan Bangunan
Rumusan Masalah
1. apakah yang menjadi kompetensi Pemerintah Daerah dalam pemberian dan penolakan IMB?
2. bagaimanakah akibat hukum pemberian dan penolakan IMB?
Mahasiswa
M. Ilwan
NIM. 0113056189
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MS
2. Tuti Hutami, SH, M.Hum
72
Judul
Kewenangan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Usaha Jasa Golf dan Spa
Rumusan Masalah
1. bagaimana pengaturan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas usaha jasa golf dan spa?
2. apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam pengenaan pajak atas usaha jasa dan spa?
Mahasiswa
I Putu Bagiaarta
NIM. 0213056114
Pembimbing
Dr. Ibrahim R., SH, MH
I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
73
Judul
Wewenang Bupati Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Di Kabupaten Jembrana
Rumusan Masalah
1. kewenangan Bupati dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah di Kabupaten Jembrana
2. prosedur pelaksanaan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah di Kabupaten Jembrana
Mahasiswa
I Made Sudiada
NIM. 0490561042
Pembimbing
1. Dr. I Wayan Parsa, SH, MH
2. Dr.Drs I Wayan Suandi, SH, MH
74
Judul
Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Badung
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Badung?
2. urusan-urusan pemerintahan apa saja yang diselenggarakan Pemerintah Desa?
Mahasiswa
I Wayan Suteja
NIM. 0213056122
Pembimbing
1. Dr. I Wayan Suandi, Drs. SH., M.Hum
2. I Nyoman Suyatna, SH, M.Hum
75
Judul
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Dalam Menetapkan Sempadan Pantai Pada Kawasan Pariwisata
Rumusan Masalah
1. apakah yang menjadi sumber kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dalam penetapan sempadan pantai di kawasan Pariwisata?
2. bagaimanakah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dalam menetapkan sempadan di Kawasan Pariwisata?
Mahasiswa
I Ketut Windra
NIM. 0490561051
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. Dr. I Made Arya Utama, SH, MH
76
Judul
Pengaturan dan Konsekuensi Perceraian Dalam Hal Pegawai Negeri Sipil Yang Berpoligami
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pengaturan dan konsekuensi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami?
2. bagaimanakah kedudukan, hak dan kewajiban istri kedua dalam hal Pegawai Negeri Sipil diizinkan berpoligami?
Mahasiswa
I Putu Putera Antara
NIM. 0490561037
Pembimbing
1. Prof. Dr. Ibrahim R., SH, MH
2. Gde Marhaendra Wija Atmaja, SH, MH
77
Judul
Kewenangan DPRD Dan KPUD Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Rumusan Masalah
1. wewenang dan tugas DPRD dalam pemelihan Kepala Daerah
2. wewenang dan tugas KPUD dalam pemilihan Kepala Daerah
Mahasiswa
I Gusti Ayu Anom Aryani
NIM. 0490561069
Pembimbing
1. Prof. Dr. Johanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Dr. I Wayan Parsa, SH, MH
78
Judul
Pengaturan Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pajak Daerah
Rumusan Masalah
1. apakah dasar kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menentukan besar kecilnya pembagian hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota?
2. Pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Mahasiswa
Ida Ayu Ary Utami
NIM. 0490561023
Pembimbing
1. Prof. Dr. Ibrahim R., SH, MH
2. Dr. I Wayan Suandi, Drs, SH, MH
79
Judul
Wewenang Bupati/Walikota Dalam Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Di Lingkungan Kabupaten Kota
Rumusan Masalah
1. belum terbentuk lembaga atau badan hukum yang mempunyai wewenang mengelola dana bergulir
2. belum adanya Peraturan Daerah(Perda) yang mengatur tentang Dana Bergulir
Mahasiswa
Ketut Sukabuana
Pembimbing
Dr. I Made Subawa, SH, MS
Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH, MH
79a
Judul
Wewenang Bupati/Walikota Dalam Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Di Lingkungan Kabupaten/Kota
Rumusan Masalah
1. apakah yang menjadi kewenangan dari Bupati/Walikota dalam pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural eselon II.b di lingkungan pemerintah kabupaten/kota
2. apakah fungsi dan kewenangan bupati/walikota dalam pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon II.b di lingkungan pemerintah kabupaten/kota sudah sesuai dengan undang-undang
Mahasiswa
Ketut Sukabuana
NIM. 0490561044
Pembimbing
1. Dr. I Wayan Suandi, Drs, SH, MH
2. Dr. I Wayan Parsa, SH, MH
79b
Judul
Kewenangan Bupati/Walikota Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II Kabupaten/Kota
Rumusan Masalah
1. Bagaimanaka kewenangan Bupati/Walikota dalam hal pengangkatan, dan pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota?
2. Apa implikasi yuridis pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota tanpa konsultasi dengan Gubernur?
Mahasiswa
Ida Ayu Putu Surati
NIM. 0490562019
Pembimbing
1. Prof. Dr. Drs. Johanes Usfunan,SH, MH
2. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
80
Judul
Wewenang Bupati Dalam Penyelenggaraan Program Dana Bergulir Di Kabupaten Jembrana
Rumusan Masalah
1. belum terbentuk lembaga atau badan hukum yang mempunyai wewenang mengelola dana bergulir
2. belum adanya Peraturan Daerah(Perda) yang mengatur tentang Dana Bergulir
Mahasiswa
I Gede Gunadnya
NIM. 0490561073
Pembimbing
1. Dr. I Made Subawa, SH, MS
2. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH, MH
81
Judul
Penyelesaian Terhadap Keberatan Pemohon Sehubungan Dengan Pendaftaran Desain Industri
Rumusan Masalah
1. bentuk penyelesaian terhadap keberatan pemohon yang ditolak
2. upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pemohon jika permohonan keberatan di tolak?
Mahasiswa
Arthur Wattimena
NIM. 0490561022
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. Ngakan Ketut Dunia, SH, MH
82
Judul
Peran Serta Pegawai Negeri Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Rumusan Masalah
1. pernan serta pegawai negeri dalam penggunaan hak politik untuk memilih dan dipilih sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
2. peran serta pegawai negeri dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah(Pilkada)
Mahasiswa
I Wayan Badung Adiyasa
NIM. 0490562005
Pembimbing
1. Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH, MH
83
Judul
Pergeseran Wewenang Camat Setelah Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemberhentian Kepala Daerah
Rumusan Masalah
1. wewenang camat setelah berlakunya UU No, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. bagaimanakah pengaturan wewenang camat selaku perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Jembrana
Mahasiswa
I Nyoman Mayun
NIM. 0490561034
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH, MH
84
Judul
Fungsi Legislasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kota Denpasar
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah fungsi legislasi DPRD Kota Denpasar dalam pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan UU. No. 32 Tahun 2004?
2. hambatan yuridis yang dihadapi DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan fungsi legislasi?
Mahasiswa
I Made Sugiarta
NIM. 0213056128
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
85
Judul
Akibat Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Penguasaha Tertentu
Rumusan Masalah
1. apakah pengenaan pajak penghasilan terhadap terhadap wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu sudah sesuai dengan asas-asas dan teori perpajakan?
2. akibat hukum pengenaan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu?
Mahasiswa
I Wayan Sana
NIM. 0213056107
Pembimbing
1. Dr. I Made Subawa, SH, MH
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
86
Judul
Pendelegasian Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Gubernur
Rumusan Masalah
1. apakah makna “melaksanakan” dan dalam arti ada perintah tegas untuk membuat peraturan pelaksanaan atau tanpa perintah tegas namun substansi memerlukan peraturan pelaksanaan?
2. apakah peraturan Gubernur sebagai bentuk pelaksanaan Perda dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan dapat dikategorikan peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan?
Mahasiswa
Ni Luh Gede Astariyani
NIM. 0690561052
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Subawa, SH, MS
2. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH, MH
87
Judul
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pengelolaan keuangan yang dilakukan DPRD sebagai pengguna anggaran APBD?
2. bagaimanakah pertanggungjawaban DPRD dalam pengelolaan keuangan sebagai pengguna anggaran APBD?
Mahasiswa
I Nyoman Gede Suwendra
NIM. 0690561024
Pembimbing
1. Dr. I Made Subawa, SH, MS
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
88
Judul
Kebijakan Pemberian Visa Saat Kedatangan Bagi Orang Asing Untuk Masuk Ke Wilayah Indonesia
Rumusan Masalah
1. apakah dasar kewenangan pemerintah dalam mengatur visa kunjungan saat kedatangan bagi orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia?
2. apakah pemberian visa saat kedatangan kepada orang asing merupakan kebijakan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?
Mahasiswa
Jon Rais
NIM. 0390561014
Pembimbing
1. Prof. Dr. Johanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Gede Marhaendra Wijaatmaja, SH, MH
89
Judul
Hubungan Kewenangan Kepala Daerah Dan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Rumusan Masalah
1. hubungan tugas dan wewenang Kepala Daerah dan DPRD dalam bidang pembentukan Peraturan Daerah
2. Tatacara pembahasan dan pengesahan rancangan Peraturan Daerah di DPRD
Mahasiswa
Gusti Ayu Kartika Widianingsih
NIM 0490562008
Pembimbing
1. Prof. Dr. Johanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Gede Marhaendra Wijaatmaja, SH, MH
90
Judul
Pelimpahan Wewenang Penetapan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Bali
Rumusan Masalah
1. apa yang menjadi dasar hukum kewenangan Gubernur melimpahkan kewenangan penetapan keputusan kepada pimpinan perangkat daerah?
2. apa saja materi keputusan yang dapat dilimpahkan kewenangan penetapannya kepada pimpinan perangkat daerah?
Mahasiswa
I Gusti Ngurah Oka Suryateja
NIM. 0690561057
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH, MH
2. Gede Marhaendra Wijaatmaja, SH, MH
91
Judul
Kewenangan Komisi Penilai Amdal Daerah Dalam Penilaian Dokumen Amdal
Rumusan Masalah
1. kewenangan Komisi Penilaia Amdal Provinsi dan Komisi Penilaia Amdal Kabupaten/Kota
2. Akibat hukum terhadap penetapan kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak sesuai dengan kewenangannya
Mahasiswa
Ni Made Shuarning Yudiastini
NIM 0690561066
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH, MH
92
Judul
Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan
Rumusan Masalah
1. Apakah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan di daerah Bali?
2. Bagaimanakah menyelesaikan konflik wewenang yang terjadi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan?
Mahasiswa
I Nyoman Satia Negara
NIM. 0490562014
Pembimbing
1. Dr. I Wayan Suandhi, Drs, SH, MH
2. Dr. I Made Arya Utama, SH, MH
92a
Judul
Pengaturan Wewenang Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan
Rumusan Masalah
1. apakah pemerintah provinsi Bali berwenang memungit pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan?
2. apakah pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan telah sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air?
Mahasiswa
I Wayan Cekeg
NIM 0690561069
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. I Nengah Suantra, SH, MH
93
Judul
Kewenangan Gubernur Provinsi Bali Dalam Pemberian Ijin Operasi Angkutan Jalan
Rumusan Masalah
1. apakah Gubernur Provinsi Bali mempunyai kewenangan dalam pemberian ijin operasi angkutan jalan?
2. bagaimanakah pelaksanaan koordinasi dalam tata cara pemberian ijin angkutan jalan
Mahasiswa
I Nyoman Rembun
NIM. 0690561065
Pembimbing
1. Dr, Drs. I Wayan Suandi, SH, MH
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
94
Judul
Kompetensi Peradilan Dalam Sengketa Keimigrasian
Rumusan Masalah
1. Apakah Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administrative terhadap orang asing yang diduga melakukan penyalahgunaan ijin keimigrasian?
2. Peradilan apakah yang berwenang mengadili sengketa keimigrasian mengadili sengketa keimigrasian dalam hal terjadi kasus tindakan administrative terhadap orang asing yang di duga melakukan penyalahgunaan ijin keimigrasian?
Mahasiswa
Himron
NIM. 0390561013
Pembimbing
1. Prof. Dr. Johanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Dr. I Wayan Suandi, Drs, SH. MH
95
Judul
Pengaturan Kewenangan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara ASing Pendatang Di Kabupaten Badung
Rumusan Masalah
1. Apakah kewenangan ijin penggunaan tenaga kerja warga Negara asing pendatang, khususnya perpanjangan IKTA sudah memadai?
2. Dalam memberikan kepastian pengaturan kewenangan pemberian ijin mempekerjakan warga Negara asing pendatang (TKWNAP) ke depan, bagaimana eksistensi kepastian hukumnya?
Mahasiswa
Wisnu Bawa Temaja
NIM. 0213056109
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MH
2. Dewa Gde Rudy, SH, MH
96
Judul
Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pengaturan Usaha Wisata Arung Jeram
Rumusan Masalah
1. Apakah yang menjadi dasar hokum kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatur kegiatan usaha wisata arung jeram?
2. Bagaimanakah hubungan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam usaha wisata arung jeram?
Mahasiswa
Cok Istri Anom Pemayun
NIM. 0690561028
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. Dr. I Made Arya Utama, SH, MH
97
Kewenangan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Dengan Instrumen Izin
Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan sumber kewenangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengendalikan lingkungan hidup di wilayahnya dengan instrument izin?
2. Bagaimana ruang lingkup kewenangan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengendalikan lingkungan hidup dengan instrumen izin pada penyelenggaraan otonomi daerah
Mahasiswa
I Nyoman Sutama
NIM. 0390561023
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MS
2. I Made Arya Utama, SH, MH
98
Judul
Kewenangan Bupati Dalam Pengelolaan Parkir Di Kabupaten Jembrana
Rumusan Masalah
1. Apakah akibat hukum dari konflik norma pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Jembrana?
2. Apakah pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Jembrana merupakan kewenangan Bupati Cq Bagian Pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana atau kewenangan Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana?
Mahasiswa
I Made Astawa
NIM. 0490561024
Pembimbing
1. Prof. Dr. Johanes Usfunan, SH, MH
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
99
Judul
Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Rumusan Masalah
1. Pengaturan yang jelas tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan keterbukaan (Keterbukaan dalam prosedur) dalam pembentukan Peraturan Daerah.
2. Pengaturan yang jelas tentang mekanisme masyarakat berpartisipasi(keterbukaan dalam peran serta) dalam pembenukan Peraturan Daerah
Mahasiswa
Anak Agung Sri Utari
NIM. 0590561046
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH, MH
100
Judul
Keberlakuan Yuridis Wewenang Gubernur Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Rumusan Masalah
1. Apakah wewenang penjatuhan hukuman disiplin oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk Gubernur mempunyai keberlakuan yuridis, dalam arti pemberian wewenang itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam penjatuhan hokum disiplin mempunyai keberlakuan yuridis, dalam arti ditetapkan sesuai dengan kaidah hokum yang berlaku, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik?
Mahasiswa
Ni Luh Candrawati Sari
NIM. 0490561025
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH, MH
101
Judul
Wewenang Gubernur Bali Dalam Melakukan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Provinsi Bali
Rumusan Masalah
1. Sumber kewenangan Gubernur Bali dalam melakukan pembinaan pegawai negeri sipil daerah di Provinsi Bali
2. Substansi kewenangan pembinaan pegawai negeri sipil daerah
Mahasiswa
I Dewa Ayu Sri Antari
NIM. 0690561027
Pembimbing
1. Dr. Drs. I Wayan Suandi, SH, MH
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
102
Judul
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Rumusan Masalah
1. Apakah pengaturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip dan kaidah-kaidah hukum HAM?
2. Apakah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah melalui Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan Perubahannya sesuai dengan prinsip dan kaidah hukum HAM?
Mahasiswa
Ida Bagus Rai Djaja
NIM. 0690561034
Pembimbing
1. Dr. Drs. I Wayan Suandi, SH, MH
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
103
Judul
Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Cara Mengkavling Di Kota Denpasar
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengatur peralihan hak atas bidang tanah dengan cara mengkavling?
2. Bagaimanakah prosedur atau tatacara melakukan pengkavlingan hak atas bidang tanah di kota Denpasar?
Mahasiswa
Putu Agus Nubekti Yasa Wedha
NIM. 0390561031
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH. MS
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
104
Judul
Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Membentuk Undang-undang Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang?
2. Bagaimanakah implikasi pembatasan konstitusional terhadap kekuasaan Presiden dalam membentuk Undang-undang?
Mahasiswa
Ida Bagus Mahendra Jaya
NIM. 0690561037
Pembimbing
1. Dr. I Made Subawa
2. I Nengah Suantra
105
Judul
Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam Pengaturan Tentang Lembaga Perkreditan Desa
Rumusan Masalah
1. Apakah Pemerintah Provinsi Bali mempunyai kewenangan dalam pengaturan Lembaga Perkreditan Desa(LPD)?
2. Bagaimanakah pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengaturan Lembaga Perkreditan Desa?
Mahasiswa
I Gusti Ayu Sri Sumarhaeni
NIM. 0690561050
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. Dr. Drs. I Wayan Suandi, SH, MH
106
Judul
Penerapan Prinsip Desentralisasi Dalam Bidang Kepariwisataan Di Kabupaten Badung
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah penerapan prinsip desentralisasi dalam bidang kepariwisataan di Kabupaten Badung?
2. Apa hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penerapan prinsip desentralisasi di bidang kepariwisataan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?
Mahasiswa
Ni Ketut Nuriani
NIM. 0690561059
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
107
Judul
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Penyesuaian Ijazah
Rumusan Masalah
1. Pengaturan kenaikan pangka pegawai negeri sipil berdasarkan penyesuaian ijazah
2. Kendala yuridis dalam kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah
Mahasiswa
A.A. Raka Rat Dharmayanti
NIM. 0690561058
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. Dr. I Wayan Suandi, Drs, SH, MH
108
Judul
Kewenangan Gubernur Provinsi Bali Dalam Memberikan Perpanjangan atas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Memangku Jabatan Struktural Eselon II
Rumusan Masalah
1. Apakah yang menjadi dasar kewenangan Gubernur dalam memberikan perpanjangan batas usia pension bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan structural eselon II?
2. Apakah yang menjadi criteria bagi Gubernur dalam memberikan perpanjangan batas usia pension bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan structural eselon II
Mahasiswa
Putu Yupi Wahyundari
NIM. 0690561061
Pembimbing
1. Dr. Drs. I Wayan Suandi, SH, MH
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
109
Judul
Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
Rumusan Masalah
1. Apakah peraturan daerah Provinsi Bali sudah berpedoman / sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007?
2. Apak konsekuensi yuridis Pemerintah Daerah yang terlambat atau tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007?
Mahasiswa
Ni Luh Putu Sri Sugiantini
NIM. 0690561072
Pembimbing
1. Dr. I Wayan Parsa, SH, MH
2. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH, MH
110
Judul
Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Ketentuan Eksekusi (Pelaksanaan) Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah ketentuan eksekusi(pelaksanaan) putusan peradilan tata usaha Negara?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi rakyat dalam ketentuan eksekusi(pelaksanaan) putusan peradilan tata usaha Negara?
Mahasiswa
Nyoman A. Martana
NIM. 0690561033
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
111
Judul
Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Remisi Bagi Narapidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara
Rumusan Masalah
1. Apakah Presiden mempunyai kewenangan dalam memberikan remisi bagi narapidana penjara seumur hidup?
2. Bagaimanakah prosedur pemberian remisi tersebut?
Mahasiswa
Dewa Ayu Anom Karismayani
NIM. 0690561049
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. Dr. Drs. I Wayan Suandi, SH, MH
112
Judul
Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah Para Pemerintahan Provinsi Bali
Rumusan Masalah
1. Apa yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam membentuk kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja?
2. Bagaimana eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam struktur organisasi perangkat Daerah Provinsi Bali dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Mahasiswa
I Komang Hartajaya
NIM. 0690561070
Pembimbing
1. Dr. I Wayan Parsa, SH, MH
2. Gede Marhaendra Wijaatmaja, SH, MH
113
Judul
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Penertiban Administrasi Penduduk Pendatang
Rumusan Masalah
1. Landasan kewenangan apa yang menjadi dasar dalam penertiban penduduk pendatang
2. Mekanisme dan hambatan-hambatan dalam penertiban penduduk pendatang
Mahasiswa
Ida Bagus Mas Arimbawa
NIM 0690561029
Pembimbing
1. Dr. I Made Subawa, SH, MS
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
114
Judul
Peradilan Syari’at Islam Sebagai Bagian Dari Krisis Keistimewaan Dan Kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Peradilan Nasional
Rumusan Masalah
1. Apakah yang melatarbelakangi Pemerintah Indonesia memberikan berlakunya Syari’at Islam dan Peradilan Syari’at Islam sebagai bagian dari keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam?
2. Bagaimanakah eksistensi, kompetensi dan kedudukan Mahkamah Syari’ah dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Nasional?
Mahasiswa
Faridah Zahra
NIM. 0390561011
Pembimbing
1. Prof. Dr. Ibrahim R., SH, MH
2. Purwati, SH, MH
115
Judul
Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Oleh Rakyat Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Rumusan Masalah
1. Apakah semua persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan keharusan bagi seorang untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden?
2. Bagaimanakah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam sistem Pemerintahan Presidensiil?
Mahasiswa
Azwar Subandi
NIM. 0690561030
Pembimbing
1. Dr. I Made Subawa, SH, MH
2. Dr. Drs. I Wayan Suandi, SH, MH
116
Judul
Wewenang Gubernur Bali Dalam Menetapkan Kenaikan Pangkat Berikutnya Bagi Pejabat Fungsional Yang Diberhentikan Dari Jabatan Fungsional
Rumusan Masalah
1. Wewenang Gubernur Bali dalam menetapkan kenaikan pangkat berikutnya bagi Pejabat Fungsional yang telah diberhentikan dari jabatan fungsional
2. Konsekuensi yuridis bagi Pejabat Fungsional yang tidak memenuhi angka kredit maksimal yang ditentukan dalam kenaikan pangkat berikutnya
Mahasiswa
Made Mona Rosita
NIM. 0690561073
Pembimbing
1. Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH, MH
117
Judul
Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pembentukan Peraturan Daerah TentangDesaPakraman
Rumusan Masalah
1. Apakah Pemerintah Provinsi Bali mempunyai kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Desa Pakraman?
2. Bagaimanakah implikasi yang ditimbulkan Peraturan Daerah tentang Desa Pakraman terhadap keberadaan Desa di Bali?
Mahasiswa
Anak Agung Gede Geriya
NIM. 0490562006
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. I Ketut Wirawan, SH, MH
118
Judul
Kedudukan Dan Fungsi Direktorat Jendral Imigrasi Dalam Pemerintahan Negara
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah kedudukan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia?
2. Apakah pengaturan funsgi dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sudah sesuai dengan visi dan misinya?
Mahasiswa
Zulfachrie Salim
NIM. 0390561025
Pembimbing
1. Prof.Dr.Yohanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Gede Marhaendra Wijaatmaja, SH, MH
119
Judul
Sinkronisasi Desa Pakraman Dan Desa Dinas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali
Rumusan Masalah
1. Apakah pemahaman Desa menurut Perda 7/2001 telah sinkrun dengan UU. 32/2004, khususnya terkait pembentukan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di kabupaten karangasem?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam sinkronisasi Desa Pakraman dan Desa Dinas?
Mahasiswa
I Made Suprata
NIM. 0113056144
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. Dr. I Made Subawa, SH, MS
120
Judul
Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mengeluarkan Keputusan Yang Menimbulkan Kerugian
Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam mengeluarkan keputusan yang menimbulkan kerugian?
2. Bagaimana tata cara pembayaran ganti rugi terhadap keputusan pemerintah/badan pejabat tata usaha Negara yang dibebani mengganti kerugian?
Mahasiswa
Muhammad Suhardi
NIM. 0113056
Pembimbing
1. Prof. Dr. Johanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Lalu Husni, SH, M.Hum
121
Judul
Kewenangan Menentukan Materi Muatan Dan Pembentukan Peraturan Desa Dalam Pemerintahan Desa Di Bali
Rumusan Masalah
1. Kewenangan Pemerintahan Desa dalam menentukan materi muatan Peraturan Desa
2. Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa
Mahasiswa
I Putu Suarta
NIM. 0490562016
Pembimbing
1. Dr. I Made Subawa, SH, MS
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
122
Judul
Kedudukan Desa Adat dan Desa Dinas Dalam Kerangka Otonomi Desa Di Bali
Rumusan Masalah
1. Tentang landasan hokum kedudukan desa di Bali
2. Batas kewenangan Desa Adat dan Desa Dinas dalam kerangka penyelenggaraan otonomi desa di Bali
Mahasiswa
Ni Nyoman Suadnyani
NIM. 0390561020
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MS
2. Dr. I Made Subawa, SH, MH
123
Judul
Wewenang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Kaitan Penjatuhan Sanksi Administratif
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah bentuk pembinaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pegawai negeri sipil daerah supaya menjadi sumber daya aparatur yang professional?
2. Bagaimanakah sanksi hokum yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam hal pegawai negeri sipil daerah tidak mematuhi upaya pembinaan yang dilakukan?
Mahasiswa
Herry Indiyah Wismani
NIM. 0113056124
Pembimbing
1. Prof. Dr. Johanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Gede Marhaendra Wijaatmaja, SH, MH
124
Judul
Pertanggungjawaban Kepala Desa Berdasarkan UU. No. 22 Tahun 1999 Di Kabupaten Lombok Barat
Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertanggungjawaban Kepala Desa di Kabupaten Lombok Barat dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999?
2. Bagaimana implikasi pertanggungjawaban Kepala Desa di Kab. Lombok Barat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan berlakunya UU. No. 22 Tahun 1999?
Mahasiswa
Caliadi
NIM. 0113056169
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. H. Lalu Wirajuna, SH, MS
125
Judul
Eksistensi Dan Fungsi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan dari Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak terhadap Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa pajak?
Mahasiswa
I Made Widana
NIM. 0213056108
Pembimbing
1. Dr. Ibrahim R., SH, MH
2. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
126
Judul
Wewenang Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
Rumusan Masalah
1. Pejabat yang berwenang melakukan pembinaan pegawai negeri sipil daerah kabupaten/kota, Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah yang menjadi Pembina pegawai negeri sipil daerah
2. Ruang lingkup pembinaan pegawai negeri sipil daerah meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah berdasarkan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dan berdasarkan undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Mahasiswa
Ni Putu Dharmawathi
NIM. 0213056123
Pembimbing
1. Prof.Dr. Johanes Usfunan, Drs, SH, MH
2. Gede Marhaendra Wijaatmaja, SH, MH
127
Judul
Wewenang Pemerintah Pusat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Daerah Provinsi
Rumusan Masalah
1. Wewenang pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah provinsi
2. Penyelesaian terhadap konflik hokum dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah provinsi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
Mahasiswa
Luh Ketut Ayu Manik Sastrini
NIM. 0490561039
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH
2. Dr. I Made Arya Utama, SH, MH
128
Judul
Tanggung Jawab Gubernur Dalam Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi Yang Dibebankan Oleh Pemerintah Pusat
Rumusan Masalah
1. Apakah yang menjadi kewenangan Gubernur dalam penyelenggaraan tugas dekonsentrasi?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Gubernur dalam penyelenggaraan tugas dekonsentrasi?
Mahasiswa
I Wayan Nuranta
NIM. 0490562010
Pembimbing
1. Prof. Dr. Ibrahim R., SH, MH
2. Dr. I Wayan Suandi, Drs, SH, MH
129
Judul
Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara
Rumusan Masalah
1. kriteria dan klasifikasi tanah Negara. Kriteria tanah Negara perlu dirumuskan dan ditetapkan secara tegas dan pasti, sehingga tanah Negara dapat diklasifikasikan.adanya klasifiaksi tanah Negara akan menimbulkan perbedaan pula dalam pengelolaannya.
2. Instansi yang berwenang mengelola tanah Negara. Adanya klasifikasi tanah Negara ke dalam beberapa kelompok tentunya akan mengakibatkan variasi di dalam pengelolaannya. Jadi tanah Negara mana yang dapat dikelola oleh Negara secara penuh dan klasifikasi tanah Negara mana yang tidak dapat dikelola secara penuh.

Dan lain-lainnya menyusul

HUKUM & MASYARAKAT
1
Judul
Perkembangan Hak Perempuan Bali Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Sebagai Akibat Perceraian Dalam Putusan Pengadilan(Kajian Dalam Tiga Periode)
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah perkembangan hak perempuan Bali terhadap harta bersama akibat perceraian menurut putusan Pengadilan dalam tiga periode(Raad Kerta, sebelum tahun 1975 dan setelah tahun 1975)?
2. faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perkembangan hak perempuan Bali terhadap harta bersama dalam hal terjadinya perceraian?
Mahasiswa
Ayu Putu Nantri
NIM. 0113056120
Pembimbing
1. Prof. Dr. Tjok. Istri Putra Astiti, SH, MS
2. Purwati, SH, MH
2
Judul
Implementasi Konvensi Wanita Terkait Dengan Peluang Perempuan Bali Dalam Kepemimpinan Adat
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap upaya implementasi Konvensi Wanita terkait dengan kepemimpinan adat bagi perempuan Bali di desa pekraman?
2. faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong dan penghambat bagi perempuan Bali untuk meraih peluang dalam kepemimpinan adat?
3. upaya-upaya apa yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam mengimplementasikan Konvensi Wanita untuk pembaharuan hukum adat dalam bentuk awig-awig desa pekraman?
Mahasiswa
A.A. Ketut Sudiana
NIM. 0490561019
Pembimbing
1. Prof. Dr. Tjok. Istri Putra Astiti, SH, MS
2. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
3
Judul
Kedudukan Hukum Tanah Adat Di Bali Dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah kedudukan hukum tanah adat di Bali dalam sistem hukum pertanahan nasional?
2. bagaimanakah bentuk kepastian hukum tanah adat di Bali yang dapat diberikan oleh hukum pertanahan nasional?
Mahasiswa
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
NIM. 0390561026
Pembimbing
1. Prof. Dr. Tjok. Istri Putra Astiti, SH, MS
2. I Ketut Wirawan, SH, MH
4
Judul
Konflik Adat Di Bali, Suatu Studi Hukum dan Perubahan Sosial
Rumusan Masalah
1. faktor-faktor apakah yang menyebabkan atau yang melatarbelakangi timbulnya konflik adat?
2. bagaimanakah proses penyelesaian konflik adat dilihat dari asas-asas penyelesaian konflik menurut hukum adat?
3. apa peranan hukum adat dan hukum negara dalam menyelesaikan konflik adat, khususnya dalam menanggulangi ekses yang timbul dari konflik adat tersebut?
Mahasiswa
I Ketut Wirta Griadi
NIM. 0113056123
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. I Ketut Wirawan, SH, MH
5
Judul
Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Subak Srongsogan, Desa Pakraman Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat
Rumusan Masalah
1. faktor-faktor apakah yang mendorong pelaksanaan konsolidasi tanah di Subak Srongsogan?
2. bagaimanakah efektivitas proses pelaksanaan peraturan tentang konsolidasi tanah di Subak Srongsogan?
3. apakah dampak konsolidasi tanah terhadap sistem Subak Srongsongan?
Mahasiswa
I Gede Ketut Semudra
NIM. 0490561018
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. I Ketut Rai Setiabudhi, SH, MS
6
Judul
Sinergi Serta Kerjasama Antara Desa Dinas dan Desa Pakraman Dalam Menangani Kehadiran Pendudukan Pendatang Di Kota Denpasar
Rumusan Masalah
1. bagaimana sinergi antara Desa Dinas dan Desa Pakraman dalam menangani penduduk pendatang di Kota Denpasar?
2. bagaimana bentuk kerjasama antara Desa Dinas dan Desa Pakraman dalam sistem pemerintahan desa di Kota Denpasar?
Mahasiswa
I Made Bagia
NIM. 0690561043
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. I Ketut Wirawan, SH, MH
7
Judul
Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Dasa Dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Dasa Di Bali
Rumusan Masalah
1. Siapakah yang melaksanakan fungsi sebagai hakim perdamaian desa dalam kondisi dualism pemerintahan desa di Bali sekarang ini?
2. Perkara-perkara macam apa sajakah yang ditangani oleh hakim perdamaian desa di dalam kenyataannya?
3. Bagaimanakah hakim perdamaian desa melaksanakan fungsinya dalam kondisi dualism desa sekarang ini?
4. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan fungsi hakim perdamaian desa dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan?
Mahasiswa
I Ketut Sudantra
NIM. 0490561017
Pembimbing
1. Prof. Dr. Tjok.Istri Putra Astiti, SH, MS
2. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH, MH
8
Judul
Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Mewujudkan Keluarga Kecil(Studi Kasus Di Kota Denpasar)
Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera, khususnya dalam mewujudkan keluarga kecil dalam masyarakat Bali?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera, dalam mewujudkan keluarga kecil?
Mahasiswa
Ida Bagus Ngurah Darmika
NIM. 0690561040
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. I Ketut Wirawan, SH, MH
9
Judul
Pengaturan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan HIdup Di Bali
Rumusan Masalah
1. Kearifan local apakah yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Bali terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah pengaturan kearifan local masyarakat Bali dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup?
Mahasiswa
Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
NIM. 0113056139
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. I Made Arya Utama, SH, MH

10
Judul
Efektivitas Putusan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Sengketa Adat(Studi Kasus Di Desa Pakraman Belang Samu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar)
Rumusan Masalah
1. Faktor-faktor apakah yang mendorong munculnya sengketa adat di Desa Pakraman Belang Samu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa adat di Desa Pakraman Belang Samu Kecamatan Sukawati Gianyar?
3. Bagaimana efektivitas Putusan Desa Pakraman dalam penyelesaian sengketa adat?
Mahasiswa
I Ketut Natha Wibawa
NIM. 0390561027
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. Ketut Wirawan, SH, MH

Dan lain-lainnya menyusul

HUKUM BISNIS
1
Judul
Pengaturan Nama Domain(Domain Name) Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah bentuk pengaturan nama domain(domain name) yang paling tepat di Indonesia?
2. bagaimakah substansi pengaruran nama domain (domain name) di Indonesia?
Mahasiswa
Made Suksma Prijandhini Devi Salain
NIM. 0490561063
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. I Ketut Westra, SH, MH
2
Judul
Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Delisting Saham Pada Kegiatan Pasar Modal Di Bali
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah implementasi hak suara dan hak menuntut ganti rugi bagi investor publik dalam kegiatan pasar modal?
2. bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor publik dalam hal delisting saham emiten/perusahaan publik dari Bursa Efek?
Mahasiswa
Made Wiryani
NIM. 0490561066
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH, MH
3
Judul
Kedudukan Badan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pengaturan Hak Milik Atas Tanah terhadap Badan-badan Hukum di Indonesia?
2. apakah penunjukkan badan-badan hukum yang dapat memiliki hak atas tanah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 sesuai dengan hakekat suatu badan hukum?
Mahasiswa
I Made Bandem Dananjaya
NIM. 0390561034
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. I Nyoman Suyatna, SH, MH
4
Judul
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Dalam Rangka Good Corporate Governance
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam rangka GCG?
2. bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip GCG pada PT terhadap Pemegang Saham Minoritas?
Mahasiswa
I Made Raka Suwarna
NIM. 0590561034
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH, MH
5
Judul
Penerapan Ketentuan Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Proses Pengikatan Jaminan Kredit Di Kota Denpasar
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 15 Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sehubungan dengan jangka waktu pemberian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan(SKMHT)?
2. bagaimanakah akibat hukum bagi pihak bank atas pelaksanaan Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan(SKMHT) yang tidak konsisten?
Mahasiswa
Yenny Candrawatie
NIM. 0390561048
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. Ni Ketut Supasti Darmawan, SH, MH
6
Judul
Efektivitas Ketentuan Pendaftaran Desain Industri Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Di Bali
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah efektivitas ketentuan pendaftaran desain industri berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap karya desain di Bali?
2. bagaimanakah konsekuensi yuridis dalam hal ketentuan pendaftaran desain industri berfungsi efektif berkaitan dengan perlindungan karya desain?
Mahasiswa
Nyoman Mas Aryani
NIM. 0390561036
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. Ni Ketut Supasti Darmawan, SH,
7
Judul
Pembebanan Benda Bergerak Sebagai Jaminan Kredit Menurut Undang-undang Fidusia Dan Prakteknya Pada Lembaga Perkreditan Desa(LPD) Di Kabupaten Badung
Rumusan Masalah
1. bagaimana pembebanan benda bergerak sebagai jaminan kredit menurut UU Fidusia, dan prakteknya pada LPD di Kabupaten Badung?
2. apa akibat hukumnya bagi LPD bila pembebanan benda bergerak sebagai jaminan kredit tidak memenuhi ketentuan UU Fidusia?
Mahasiswa
Anak Agung Bagus Purnawan
NIM. 0390561036
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS
2. Dewa Gde Rudy, SH, MH
8
Judul
Pengaturan Bentuk Badan Usaha Rumah Sakit Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pengaturan bentuk badan usaha rumah sakit pemerintah dikaitkan dengan program restrukturisasi dan privatisasi?
2. apakah bentuk badan usaha yang relevan mewadahi kegiatan usaha rumah sakit pemerintah pasca Perusahaan Jawatan(Perjan)?
Mahasiswa
I Nengah Sumerta
NIM. 0390561043
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. Marwanto, SH, MH
9
Judul
Peleburan Perseroan Terbatas Dalam Rangka Persaingan Usaha Yang Sehat
Rumusan Masalah
1. bagaimana pengaturan peleburan Perseroan Terbatas dalam sistem hukum Indonesia?
2. bagaimana kriteria peleburan Perseroan Terbatas yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
Mahasiswa
Ngurah Suradatta Dharmaputra
NIM. 0390561045
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. Marwanto, SH, MH
10
Judul
Pola Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum positif?
2. bagaimanakah tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada perusahaan penanaman modal asing?
Mahasiswa
I Wayan Ardika
NIM. 0490561053
Pembimbing
1. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH, MS
2. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
11
Judul
Validasi Digital Signature Pada Dokumen Elektronik Dalam Transaksi Komersial
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pengaturan transaksi e-commerce di Indonesia?
2. bagaimanakah kedudukan dokumen elektronik dalam transaksi komersial yang ditandatangai dengan digital signature pada sistem hukum Indonesia?
Mahasiswa
Made Maharta Yasa
NIM. 0590561026
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH, MH
12
Judul
Pelaksanaan Ketentuan Penggunaan Bahan Tambahan Makanan Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Denpasar
Rumusan Masalah
1. apakah ketentuan penggunaan bahan tambahan makanan (Permenkes No, 722/Menkes/Per/IX/1988) dapat dipakai sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen?
2. bagaimana pelaksanaan ketentuan penggunaan BTM tersebut oleh pelaku usaha di Kota Denpasar?
Mahasiswa
Made Emy Andayani Citra
NIM. 0690561017
Pembimbing
I Gusti Ayu Puspawati, SH, MH
Dewa Gede Rudy, SH,MH
13
Judul
Kedudukan Penerima Fidusia Dan Benda Jaminan Dalam Penjaminan Fidusia
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah kedudukan penerima fidusia terhadap benda jaminan dalam jaminan fidusia?
2. bagaimanakah kedudukan benda jaminan fidusia dalam hal bank atau penerima fidusia pailit atau likuidasi?
Mahasiswa
I Gusti Ngurah Supartha Djelantik
NIM. 0390561044
Pembimbing
Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
Dewa Gede Rudy, SH, MH
14
Judul
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip GCG dalam Perseroan Terbatas?
2. bagaimanakah akibat hukum terhadap direksi yang mengabaikan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan Perseroan Terbatas?
Mahasiswa
Sanjaya Caesar
NIM. 0390561039
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH, MH
15
Judul
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan
Rumusan Masalah
1. bagaimana kedudukan mediasi di Pengadilan Negeri?
2. bagaimana bentuk dan kekuatan mengikat hasil proses mediasi di Pengadilan Negeri?
Mahasiswa
Anak Agung Gde Oka
NIM. 0490561060
Pembimbing
1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH
2. I Wayan Wiryawan, SH, MH
16
Judul
Penjaminan Kredit Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Pemerintah Daerah
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah ketentuan pengaturan tentang persyaratan jaminan dalam pemberian kredit oleh bank kepada UMKM?
2. apakah landasan hukum penjaminan kredit UMKM oleh Pemerintah Daerah?
Mahasiswa
Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma
NIM. 0690561012
Pembimbing
1. I Gusti Ayu Puspawati. SH, MH
2. Dewa Gde Rudy, SH, MH
17
Judul
Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Berdasarkan UU. No. 30 Tahun 1999(Studi Kasus Pada BANI Jakarta dan BANI Perwakilan Denpasar)
Rumusan Masalah
1. mengapa sengketa bisnis diselesaikan melalui arbitrase?
2. faktor-faktor apa yang menghambat proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase?
Mahasiswa
Ni Wayan Sorinasih
NIM. 0590561035
Pembimbing
1. Prof. I Made Widnyana, SH
2. I Wayan Wiryawan, SH, MH
18
Judul
Perlindungan Hukum Terhadap Pertunjukan Karya Cipta Seni Tari Bali Yang Disakralkan
Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pengaturan tentang tari Bali yang disakralkan menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Apakah pertunjukan secara komersial terhadap tari Bali yang disakralkan merupakan suatu pelanggaran hak cipta?
Mahasiswa
I Ketut Sandhi Sudarsana
NIM. 0690561011
Pembimbing
1. I Gusti Ayu Puspawati, SH, MH
2. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH, MH
19
Judul
Perumusan Ketentuan Dan Syarat Perjanjian Baku Dalam Penempatan TKI Di Luar Negeri
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah perwujudan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku dalam penempatan TKI di Luar Negeri?
2. Bagaimanakah seharusnya ketentuan dan syarat perjanjian baku dalam penempatan TKI di luar negeri?
Mahasiswa
Titik Rahayuningsih
NIM. 0590561038
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. I Ketut Westra, SH, MH
20
Judul
Penjabaran Hak-Hak Ekonomi Negara Berkembang Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah hak-hak ekonomi Negara-negara berkembang, termasuk hak di bidang investasi di dalam instrument Hukum Internasional?
2. Manakah hak-hak ekonomi Negara berkembang yang terdapat dalam instrument Hukum Internasional yang sudah atau belum diserap oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing?
Mahasiswa
I Gede Pasek Eka Wisanjaya
NIM. 0590561030
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, MH
21
Judul
Hak Merek Sebagai Jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum Jaminan Indonesia
Rumusan Masalah
1. Hak merek yang bagaimanakah dapat dipakai sebagai obyek jaminan hutang?
2. Lembaga jaminan apakah yang dapat dibebankan terhadap Hak Merek sebagai obyek jaminan hutang?
Mahasiswa
I Nyoman Mudana
NIM. 0690561015
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH, MH
22
Judul
Pengaturan Pengelolaan Kebandarudaraan Dalam Kaitannya Dengan Kawasan “Business Enterprise”
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengaturan pengelolaan pelayanan jasa kebandarudaraan dan navigasi penerbangan yang dikelola oleh BUMN sebagai Badan Usaha Kebandarudaraan?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis pengaturan tentang kebandarudaraan terhadap pengembangan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagai business enterprise?
Mahasiswa
I Gusti Ngurah Ardita
NIM. 0390561032
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. Marwanto, SH, MH
23
Judul
Perjanjian Franchise Sebagai Bentuk Sarana Alih Tekonologi Dalam Praktek Bisnis
Rumusan Masalah
1. Apakah perjanjian franchise di Indonesia telah memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional di bidang alih tekonologi, khususnya international code of conduct of transfer of technology?
2. Bagaimana sebaiknya pengaturan perjanjian franchise di Indonesia di masa yang akan datang?
Mahasiswa
I Nyoman Sukandia
NIM. 0690561045
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. I Ketut Westra, SH, MH
24
Judul
Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tanaga Kerja outsourcing
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah kedudukan tenaga kerja outsourcing dalam hubungan kerja?
2. Siapakah yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hokum yang dilakukan oleh tenaga kerja outsourcing tersebut?
Mahasiswa
I Ketut Markeling, SH, MH
NIM. 0690561013
Pembimbing
1. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH, SU
2. Dewa Gede Rudy, SH, MH
25
Judul
Pemberian Ganti Rugi Bagi Konsumen Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah keabsahan masa daluwarsa berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada konsumen dalam UUPK?
2. Apa akibat hukum dari pasal 19 ayat 3 UUPK bagi konsumen yang dirugikan?
Mahasiswa
Gede Erlangga Gautama
NIM. 0690561010
Pembimbing
1. I Gusti Ayu Puspawati, SH, MH
2. I Dewa Gede Rudy, SH, MH
26
Judul
Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perseroan Di Indonesia
Rumusan Masalah
1. Apakah Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam perkembangan hokum perseroan di Indonesia telah diakui?
2. Apa yang menjadi dasar diakuinya Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Di Indonesia?
Mahasiswa
Indiyah Noerhidayati
NIM. 0690561006
Pembimbing
1. I Gusti Ayu Puspawati, SH, MH
2. Marwanto, SH, M,Hum

Dan lain-lainnya menyusul

1 komentar: